Ekonomipos.com, Tembilahan – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) M Wardan membuka acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) pada Selasa (10/3/2015) di gedung Engku Kelana jalan Baharuddin Yusuf Tembilahan. Musrenbang yang dilaksanakan ini merupakan sarana untuk sinkronisasi rencana kerja Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan usulan masyarakat yang disampaikan pada saat musrenbang kecamatan dan pada saat anggota DPRD melaksanakan reses. Sinkronisasi tidak hanya terhadap program, kegiatan dan sasaran namun juga meliputi sumber pendanaannya yaitu APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD Kabupaten Inhil.
Dalam sambutannya, M Wardan menyampaikan bahwa sinkronisasi sumber pendanaan sangat diperlukan mengingat keterbatasan dana pembangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Inhil. Ia berharap kepada seluruh Pimpinan SKPD untuk lebih proaktif dalam mencari sumber-sumber pembiayaan pembangunan di luar APBD Kabupaten. Banyak skema-skema pembiayaan pembangunan di SKPD Provinsi Riau maupun Kementerian yang dapat diraih tentunya dengan kerja keras dari Pimpinan SKPD dan usaha bersama baik dari eksekutif maupun legislatif.
“Agar apa yang kita usulkan ke Pemerintah Provinsi maupun Kementerian dapat diterima dan ditindaklanjuti, maka perlu didukung dengan tersedianya dokumen perencanaan seperti Detail Engineering Design (DED), Feasibility Study (FS), Masterplan dan dokumen perencanaan lainnya,”sebut Bupati.
Selain itu, orang nomor satu di Inhil ini juga menilai bahwa data pembangunan masih sangat lemah. Ia mengaku hingga saat ini sebagian data belum didapatkannya, misalnya data anak yatim, data penduduk fakir dan miskin, data guru PAUD dan guru mengaji, yang menurutnya data tersebut penting sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan.
“Dalam merencanakan program pembangunan tentunya perlu didukung oleh ketersediaan data pembangunan yang akurat, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengingat masih lemahnya data pembangunan kita, diharapkan kepada seluruh SKPD agar menyusun database pembangunan sesuai tupoksi masing-masing untuk selanjutnya dikompilasi dalam suatu system informasi sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 8 tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Dengan tersedianya data pembangunan dalam sistem informasi maka setiap pemangku kepentingan dapat mengaksesnya dan menggunakan data tersebut untuk kepentingan pembangunan,”imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama Mantan Kadisdik Provinsi Riau ini juga menyampaikan bebrapa agenda pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2016 dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2013 – 2018 yang diantaranya adalah dibidang ketersediaan dan kualitas infrastruktur layanan publik yang mendukung layanan dasar dan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan pertanian dalam arti luas guna meningkatkan ketahanan pangan,(advertorial/ezy)
