Indonesia dan 17 negara di kawasan Asia Pasifik sepakat membentuk Forum Negara Pulau dan Kepulauan. Forum yang diinisiasi pemerintah Indonesia itu bertujuan mengangkat isu kelautan dalam mitigasi dampak perubahan iklim ke level global.
Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan negara kepulauan paling rentan terhadap masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat perubahan iklim, seperti peningkatan permukaan laut, kenaikan kadar keasaman laut, dan pemutihan terumbu karang. Dia menuturkan, melalui pembentukan forum ini, komunitas global akan lebih memperhatikan isu dampak perubahan iklim terhadap negara kepulauan.
“Komunitas global tidak boleh lagi mengabaikan isu kelautan dan perubahan iklim,” katanya dalam penutupan konferensi Archipelagic and Island States di Jakarta, Rabu, 22 November 2017.
Adapun 18 negara yang telah sepakat membentuk forum ini adalah Antigua and Barbuda, Bahrain, Kuba, Siprus, Fiji, Guinea Bissau, Indonesia, Jamaika, Jepang, Saint Kitts and Nevis, Srilanka, Seychelles, Singapura, Inggris, Madagaskar, Selandia Baru, Filipina, dan Papua Nugini.
“Papua Nugini, Saint Kitts Navis, dan Bahrain tertarik melakukan hubungan bilateral dalam kerja sama yang salah satu bentuknya adalah akses pelatihan,” kata Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Kemaritiman Arif Havas Oegroseno di Jakarta, Rabu.
Havas mengatakan pembentukan forum ini bertujuan membentuk kerja sama teknis dalam isu ekonomi biru, adaptasi perubahan iklim, dan perikanan berkelanjutan. Pembentukan forum ini, kata dia, telah mendapat dukungan dari United Nations Development Program (UNDP).
Havas mengatakan, saat ini, pihaknya tengah menyusun konsep pembiayaan forum dengan UNDP. Alternatif model pembiayaan yang akan dikaji antara lain green climate fund, climate vulnerable forum, dan pembiayaan selatan-selatan. Havas menyebutkan susunan konsep pembiayaan termasuk pendanaan sukarela dan fasilitas akses terhadap pembiayaan.
Dia menambahkan, draf konsep pembiayaan forum akan dibahas lagi oleh pemerintah dan negara-negara anggota. Dia menargetkan rancangan konsep pembiayaan akan rampung pada Desember 2017. Jika nanti konsep tersebut disetujui, UNDP yang akan mengelola dana tersebut. “Nanti UNDP yang akan mengelola dana tersebut,” ucapnya.
