Kelaparan massal yang melanda Jalur Gaza bukan peristiwa mengejutkan, melainkan hasil dari kebijakan yang disengaja oleh Israel. Hal itu ditegaskan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Hak Atas Pangan, Michael Fakhri, dalam wawancaranya yang dilansir The Guardian, Minggu (4/8/2025).
“Kelaparan ini bukan bencana alam. Ini adalah kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan bentuk genosida yang sistematis,” ujar Fakhri. Ia menambahkan, sejak awal 2024 seluruh data dan indikasi sudah tersedia, namun dunia memilih bungkam.
Menurut Fakhri, Israel membangun apa yang ia sebut sebagai “mesin kelaparan paling efisien” melalui pengepungan total terhadap Gaza yang diumumkan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada 9 Oktober 2023. Pengepungan itu mencakup pemutusan pasokan makanan, air, listrik, dan bahan bakar.
Data PBB menunjukkan bahwa pada Desember 2023, 80% warga Gaza tergolong dalam kondisi kelaparan parah. Sementara laporan terbaru dari Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) mencatat lebih dari 20.000 anak dirawat karena kekurangan gizi akut antara April hingga pertengahan Juli 2025.
“Kelaparan massal di Gaza saat ini adalah skenario terburuk yang benar-benar terjadi,” tulis IPC dalam peringatan terbarunya.
Fakhri juga menegaskan bahwa Israel selama bertahun-tahun menggunakan makanan sebagai senjata. Menurutnya, Israel secara sistematis menghancurkan rumah kaca, kebun, lahan pertanian, dan memblokir jalur bantuan internasional. Ia menyebut tindakan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.
“Kelaparan selalu bisa diprediksi dan dicegah. Tapi kelambanan dunia, terutama negara-negara kuat dan perusahaan besar, justru memperparah krisis di Gaza,” katanya.
Pada Mei 2025, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) secara resmi menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant melakukan kejahatan kelaparan yang disengaja. Mahkamah Internasional sebelumnya juga menyoroti risiko genosida di Gaza dan menyerukan akses penuh untuk bantuan kemanusiaan.
Namun, alih-alih membuka akses, Israel bersama pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump membentuk Gaza Humanitarian Foundation (GHF), lembaga distribusi bantuan baru yang dinilai tidak transparan. GHF menggantikan 400 pusat distribusi PBB dengan hanya empat lokasi dan dijaga oleh militer serta kontraktor swasta.
Langkah tersebut dikecam keras oleh PBB dan ratusan organisasi kemanusiaan. Sejak awal Juni 2025, lebih dari 1.300 warga Gaza dilaporkan tewas saat mencoba mengakses bantuan, termasuk dalam insiden penembakan di lokasi distribusi GHF.
Fakhri mendesak Majelis Umum PBB untuk segera mengerahkan pasukan penjaga perdamaian guna menjamin distribusi bantuan kemanusiaan ke Gaza.
“Kalau pasukan perdamaian tidak digunakan untuk menghentikan genosida dan mencegah kelaparan, lalu untuk apa mereka ada?” tegas Fakhri.
Pemerintah Israel hingga kini belum memberikan tanggapan resmi atas tudingan dan data yang disampaikan PBB. Sementara itu, jumlah korban jiwa akibat kelaparan dan pemboman di Gaza diperkirakan telah melampaui 60.000 orang. Studi independen bahkan menyebut angka sebenarnya bisa jauh lebih tinggi.***
Reporter: Melba | Sumber: The Guardian
