Pemerintah Vietnam resmi memperkuat aturan terhadap penggunaan rokok elektronik (e-cigarettes) dan produk tembakau yang dipanaskan (heated tobacco products/HTP) sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan publik di tengah meningkatnya popularitas produk tersebut, khususnya di kalangan generasi muda. Kebijakan baru ini mulai berlaku sejak akhir Desember 2025 dan membawa sanksi administratif yang lebih berat bagi pelanggarnya.
Melalui Decree 371 yang diterbitkan pemerintah, setiap individu yang kedapatan menggunakan rokok elektronik atau tembakau yang dipanaskan dapat dikenakan denda antara VNĐ3 juta hingga VNĐ5 juta (setara sekitar Rp2 juta hingga Rp3,5 juta). Selain denda, produk yang melanggar aturan akan disita dan dimusnahkan oleh otoritas setempat.
Aturan ini juga menyasar pemilik atau pengelola lokasi yang membiarkan penggunaan rokok elektronik maupun produk tembakau panas di area yang mereka kendalikan. Pelanggaran tersebut dapat berbuah sanksi denda VNĐ5 juta hingga VNĐ10 juta (sekitar Rp3,5 juta hingga Rp6,5 juta) bagi individu, dan sampai VNĐ20 juta (sekitar Rp13 juta) jika dilakukan oleh organisasi atau badan usaha.
Rokok elektronik diartikan sebagai perangkat yang memanaskan cairan—baik mengandung nikotin maupun tidak—untuk menghasilkan aerosol yang dihirup, sementara produk tembakau panas merupakan alat yang memanaskan tembakau olahan khusus tanpa melalui pembakaran. Kedua kelompok produk ini dianggap membawa risiko kesehatan baru yang signifikan.
Pengetatan aturan ini merupakan lanjutan kebijakan Vietnam yang telah melarang produksi, perdagangan, impor, penyimpanan, serta penggunaan rokok elektronik dan produk tembakau panas sejak awal tahun 2025. Langkah tersebut diambil oleh Majelis Nasional National Assembly Vietnam untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat terhadap efek buruk nikotin dan zat berbahaya lainnya yang terkandung dalam produk-produk tersebut.
Kebijakan ini mencerminkan kekhawatiran otoritas kesehatan Vietnam akan meningkatnya prevalensi rokok elektronik dan HTP di kalangan remaja dan dewasa muda. Tren penggunaan perangkat ini telah menunjukkan peningkatan tajam dalam beberapa tahun terakhir, sehingga pemerintah menilai perlu ada penegakan hukum yang lebih tegas agar dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.
Selain memperluas hukum larangan dan sanksi administratif, pemerintah setempat juga terus berupaya meningkatkan edukasi publik terkait risiko kesehatan dari rokok elektronik dan produk tembakau panas, termasuk kampanye di sekolah-sekolah dan komunitas masyarakat. Diharapkan, kombinasi antara penegakan hukum yang ketat dan peningkatan kesadaran akan dampak kesehatan dapat membantu menekan prevalensi penggunaan vape di Vietnam.
Dengan langkah ini, Vietnam bergabung dengan beberapa negara yang mengambil kebijakan tegas terhadap produk tembakau alternatif demi melindungi generasi muda dan masyarakat luas dari ancaman penyakit terkait nikotin dan zat kimia berbahaya yang terkandung dalam rokok elektronik dan HTP.
