Keseriusan pemerintah untuk memerangi mafia migas harus dibuktikan.
“Melawan pemain besar dan oknum, butuh nyali,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, saat berada di Jombang, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.
Dia mengaku, di sektor migas memang banyak mafianya. Terutama pada rantai distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax.
Namun, Bahlil menekankan, untuk melawan para mafia migas butuh keberanian. Apalagi, mereka sudah merusak kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat.
“Setuju nggak kita buat supaya mereka tidak lagi melakukan permainan? Ini sedang kita tata,” jelasnya.
Saat ini, dia mengklaim, pemerintah tengah berupaya untuk memastikan subsidi BBM tepat sasaran dan benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
“Setiap satu rupiah uang negara untuk rakyat harus dijaga, diawasi, dan dipastikan sampai ke masyarakat. Itu perintah Presiden Prabowo,” tegasnya.
Selain BBM, Bahlil juga menyoroti perbaikan tata kelola distribusi LPG subsidi ukuran 3 kilogram.
Menurutnya, sejak 2007 harga LPG tidak pernah naik, dengan subsidi sebesar Rp36.000 per tabung.
Namun, harga di tingkat masyarakat justru melambung hingga Rp23.000-Rp30.000 per tabung.
Melihat kondisi tersebut, pemerintah merasa perlu untuk memperbaiki tata kelola distribusi LPG agar lebih adil.
Meski ada pihak-pihak yang tidak senang dengan langkahnya, ia menegaskan tidak akan menyerah. “Orang sudah nyaman dengan kondisi ini. Tapi saya akan terus jalan. Saya tidak akan lelah memperbaiki ini,” ujarnya.
Bahlil pun membeberkan besarnya anggaran subsidi energi dalam APBN 2025.
Dari total anggaran Rp3.621,3 triliun, sekitar 15% atau Rp420 triliun dikelola Kementerian ESDM untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik.
Rinciannya, Rp87 triliun untuk subsidi LPG, Rp150 triliun untuk BBM (solar dan bensin), dan Rp187 triliun untuk subsidi listrik.***
