• Redaksi
  • Info Iklan
  • Editorial
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
Wednesday, October 7, 2026
Ekonomi Pos
  • Home
  • Lifestyle
  • Insight
  • Finance
  • Industry
  • Showbiz
  • Advertorial
  • Daerah
    • Bengkalis
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Rokan Hilir
No Result
View All Result
EkonomiPos.Com
No Result
View All Result

Geger Kasus Suap PUPR Sumut, Bobby Nasution Disindir DPR RI: Urus Dulu Kadis yang Kena OTT

11/07/2025
Share on FacebookShare on Twitter

Keterlibatan Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, dalam dugaan kasus suap proyek pembangunan jalan membuat Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, jadi sorotan. Ia bahkan mendapat sindiran tajam dari anggota DPR RI.

Sindiran itu datang dari Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus. Dalam video yang beredar luas di media sosial, Deddy menyebut Bobby Nasution bersikap emosional saat rapat bersama Komisi II dan sejumlah kepala daerah di Sumut. Rapat itu digelar bersama Kementerian ATR/BPN untuk membahas penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut Deddy, suasana rapat awalnya berjalan normal. Namun Bobby mendadak menyulut emosi ketika isu eks lahan HGU PTPN muncul dalam diskusi. Padahal, kata Deddy, topik itu tidak termasuk dalam agenda kunjungan spesifik yang hanya fokus pada PNBP.

“Dengan nada nyolot, Gubernur tiba-tiba bilang kalau aspirasi kepala daerah tidak didengar, ya lebih baik keluar saja dari ruangan. Itu dia ulang berkali-kali,” ujar Deddy dalam video berdurasi sekitar empat menit yang diunggah akun Palti Hutabarat, dikutip Kamis, 10 Juli 2025.

Menanggapi pernyataan itu, Deddy mengaku geram. Ia menyebut Bobby seharusnya memahami alur kerja dan kewenangan komisi DPR, bukan memaksakan pembahasan yang di luar agenda resmi.

“Jangan sok provokator. Kalau nggak paham mekanisme pelepasan lahan HGU dan tugas Komisi II, ya belajar dulu. Urus dulu Kadis PUPR Anda yang ditangkap KPK itu,” tegasnya.

Deddy juga menegaskan bahwa konflik eks lahan HGU tidak bisa dibahas secara sepihak. Isu itu harus melibatkan kementerian lain seperti BUMN dan Kementerian Keuangan.

Sebelumnya, Topan Obaja Putra Ginting terjaring dalam operasi penegakan hukum terkait dugaan suap proyek jalan di lingkungan Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah I Sumut. Kasus ini turut menjadi perhatian publik dan dinilai mempengaruhi kredibilitas pemerintahan daerah.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Bobby Nasution belum memberikan tanggapan langsung terkait kritik yang dilontarkan Deddy Yevri Sitorus dalam video tersebut. Namun pernyataan itu telah memicu perdebatan di media sosial dan ruang publik, terutama terkait gaya kepemimpinan Bobby di tengah sorotan hukum yang menimpa anak buahnya.***

 Sumber: RMOL
Share76Tweet47

Kabar Terkait

Pastikan Data Tagihan Rumah Sakit Akurat, Jasa Raharja Riau Kawal Penuntasan Guarantee Letter
Berita

Pastikan Data Tagihan Rumah Sakit Akurat, Jasa Raharja Riau Kawal Penuntasan Guarantee Letter

06/10/2026
Jasa Raharja Riau dan Tim Pembina Samsat Lakukan Rapat Koordinasi Perizinan Angkutan Umum
Berita

Jasa Raharja Riau dan Tim Pembina Samsat Lakukan Rapat Koordinasi Perizinan Angkutan Umum

06/10/2026
Fitch Pertahankan Rating Tertinggi AAA(idn) BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah Jadi Kunci
Finance

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi AAA(idn) BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah Jadi Kunci

05/10/2026
Load More
EkonomiPos.Com

We bring you the best Economy News

  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Editorial
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber

© 2025 EkonomiPos.com.

No Result
View All Result
  • Home
  • Lifestyle
  • Insight
  • Finance
  • Industry
  • Showbiz
  • Advertorial
  • Daerah
    • Bengkalis
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Rokan Hilir

© 2025 EkonomiPos.com.

Go to mobile version