EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA – Indonesia diminta memperhatikan sejumlah hal sebelum mewujudkan kerja sama sektor kelautan dan perikanan dengan China.
Direktur Eksekutif Center for Maritime Studies and Humanity, Abdul Halim, menyebutkan wacana rencana kolaborasi sektor kelautan dan perikanan dalam hal pemberantasan pencurian ikan antara Republik Indonesia dan China perlu diperhatikan secara saksama.
“Inisiatif kerja sama dengan Tiongkok dalam rangka memerangi praktik pencurian ikan oleh nelayan-nelayan mereka sangat baik, hanya perlu dipastikan beberapa hal,” kata Abdul Halim, Selasa (29/11/2016).
Sebagaimana diketahui, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara sidang umum ke-85 Interpol di Nusa Dua, Bali, 9 November 2016, mengatakan telah bertemu dengan delegasi dari China.
Menteri Susi kepada delegasi dari negeri Tirai Bambu itu mengeluhkan bahwa kebanyakan pelaku pencurian ikan ilegal berasal dari negara tersebut dan mengatakan kedua belah pihak pemerintahan sepakat memerangi hal tersebut.
“Dengan China diharapkan bisa bekerja sama (dalam rangka memberantas penangkapan ikan secara ilegal,” kata Susi ketika itu.
Menurut Abdul Halim, sejumlah hal yang harus dipastikan bila ada kerja sama antara RI-China adalah ruang lingkup kesepakatan kerja sama dan kewenangan yang dimiliki para pihak.
Dua hal itu, ujar dia, sangat penting mengingat China pernah melanggar kesepakatan diplomatik dalam konteks pengelolaan Laut China Selatan yang berselisih dengan sejumlah negara Asean.
“Indonesia bisa mempertegas sikapnya kepada Tiongkok berkenaan dengan tapal batas dan independensi hukum perikanan di Indonesia yang harus ditaati oleh banyak negara, termasuk Tiongkok,” katanya.
Apalagi, dia memprediksi bahwa pemerintah China akan menggunakan tafsirnya terhadap UNCLOS atau aturan kelautan internasional untuk mendapat “konsesi” pengelolaan sumber daya ikan di Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan.
Sedangkan terkait dengan lembaga Interpol, Abdul Halim menegaskan bahwa lembaga penegakan hukum antarnegara tersebut mesti meningkatkan koordinasinya dengan banyak negara dalam rangka memastikan pengelolaan sumber daya ikan berkelanjutan.
“Artinya perlu proaktif, tidak hanya menunggu permintaan,” ujarnya.
Sebagaimana diwartakan, KKP diminta jangan hanya fokus kepada pencurian ikan karena ada banyak hal strategis dalam sektor kelautan dan perikanan yang perlu diperhatikan secara saksama.
Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menyatakan, KKP seharusnya juga fokus pada pembinaan nelayan, pelestarian ekosistem laut, serta perbaikan infrastruktur pelabuhan dan kapal tangkap ikan.
Menurut politikus Partai Gerindra itu, memerangi pencurian ikan di laut Indonesia bisa dilimpahkan kepada aparat penegak hukum seperti Polri dan TNI AL.
(Bisnis)
