Indonesia proyeksikan berhenti impor solar di 2026. Kebijakan ini didukung oleh peningkatan lifting minyak bumi dan implementasi bahan bakar nabati Bio Solar,
Program Biodiesel B40 Diluncurkan dengan Skema Baru
Program biodiesel atau 40 yang dicanangkan pemerintah resmi diluncurkan. Namun dengan skema insentif baru, yakni hanya setengah dari total alokasi biodiesel yang ditetapkan. Menteri
Connie Amankan Dokumen Penting Hasto, Rocky Gerung: Ini Akan Jadi Perang Politik yang Panjang
Pengamat politik Rocky Gerung, menyakini akan ada perang “data dan isu” yang panjang—pasca Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, ditersangkakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelumnya, pengamat
B40 dan Naiknya Pungutan Ekspor, Ini Peluang dan Tantangannya
Produsen Crude Palm Oil (CPO) diperkirakan lebih tertarik melepas produk minyak nabati mereka ke pasar domestik dan mengurangi ekspor, karena kebijakan pemerintah menerapkan biodiesel atau B40
Daya Saing Indonesia Bisa Kalah dengan Vietnam Gara-gara PPN 12%
Indonesia bisa kalah dengan Vietnam, karena kebijakan pemerintah menaikkan PPN 12%. Salah satu dampaknya, daya saing Indonesia di pasar Internasional, menurun. Adapun kebijakan PPN
PGN Jaga Penyaluran Gas Bumi 853 BBTUD Selama Nataru
PT PGN Tbk siap menjaga penyaluran gas bumi sebesar 853 BBTUD tetap aman untuk seluruh sektor pelanggan selama Libur Natal 2024 dan
Ombudsman RI Temukan Maladministrasi dalam Penerbitan Persetujuan RKAB Pertambangan Mineral dan Batubara 2021-2024
Ombudsman RI menemukan maladministrasi dalam penerbitan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) usaha pertambangan mineral dan batubara pada kurun waktu 2021-2024.
Jadi Agregator Gas, PGN Siap Menyerap Pasokan Gas dari Lapangan Baru
PT PGN Tbk selaku Subholding Gas Pertamina konsisten memainkan peran strategis sebagai agregator gas bumi untuk memanfaatkan gas bumi dari lapangan-lapangan gas
Otorita IKN Minta Tambahan Dana Rp8,1 Triliun ke Sri Mulyani, Prabowo Targetkan Ibu Kota Baru Berfungsi 2028
Dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp8,1 triliun.
