EKONOMIPOS.COM, INHIL – Hingga akhir triwulan kedua, progres kegiatan di sejumlah satuan kerja Pemkab Rohil masih terbilang rendah, yakni kurang dari 30 persen. Oleh sebab itu ditekankan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menggesa seluruh kegiatan yang tertinggal.
“Terus terang saya kecewa dengan kondisi ini, padahal awal-awal 2016 saya sudah memberi deadline,” ungkap Bupati Inhil HM Wardan, dalam salah satu pertemuan dengan awak media baru-baru ini.
Namun faktanya progres yang diharapkan berjalan sesuai rencana hingga saat ini masih lemah. Rendahnya pencapaian tersebut bukan tanpa alasan jelas, semua tak terlepas dari adanya pengurangan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 35 persen.
“Itulah salah satu faktor yang membuat progres kegiatan masih rendah, karena kita harus menentukan kegiatan mana yang harus didahulukan,” jelas mantan Kepala Dinas Pendidikan Riau ini.
Rasionalisasi anggaran yang terjadi ini, menurut bupati cukup mempengaruhi banyak kebijakan daerah. Dengan demikian, bupati harus memberikan toleransi, walau begitu tetap ada catatan khusus atas kinerja masing-masing SKPD yang ada.
“Saya sudah instruksikan sekda agat tetap memberikan catatan terhadap instansi yang lamban dalam melaksanakan kegiatan,” tegas bupati.
Agar segala proses pembangunan dapat berjalan baik dan lancar sebagaimana yang diinginkan, bupati kerap mendiskusikannya dengan banyak pihak, terutama kalangan pers dan pihak-pihak lainnya.
“Saya selalu terbuka untuk mendiskusikan apa yang menjadi persoalan bersama. Karena saya ingin kampung kita ini jauh lebih baik lagi. Kalau bukan kita yang memikirkannya siapa lagi,” tutur bupati.
Masalah sarana dan prasarana infrastruktur merupakan poin besar di erah kepemimpinan HM Wardan. Ia dan jajarannya akan berjuang sekuat tenaga agar Inhil dapat menjadi salah satu daerah yang sangat diperhitungkan oleh daerah-daerah lainnya.
