EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Dalam kajian ekonomi regional Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau disebutkan terjadi perlambatan kinerja keuangan Pemprov Riau realisasi pendapatan dalam APBD 2017 hingga triwulan II-2017.
BI menyoroti perkembangan realisasi APBD Riau hingga triwulan II-2017 secara umum lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016. “APBD merupakan tolak ukur penting keberhasilan suatu daerah dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah,” kata Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, Siti Astiyah, Senin (18/9/2017).
Tahun 2017, total rencana pendapatan dan belanja Provinsi Riau secara berurutan mencapai Rp 8,85 trilun dan Rp 11 triliun. Jumlah itu meningkat dibandingkan 2016.
Hingga Juni 2017, pendapatan daerah Riau terealisasi Rp 3,56 triliun (40,15 persen), di mana realsiasi pendapatan ini menurun dibandingkan periode yang sama pada 2016 yang mencapai 43,02 persen. Porsi pendapatan Riau paling banyak berasal dari dana perimbangan 57,80 persen, diikuti oleh Pendatan Asli Daerah (PAD) 42,17 persen dan lain-lain pendapatan yang sah 0,04 persen.
Apabila ditelaah lebih dalam, menurunnya realisasi pendapatan Provinsi Riau pada triwulan II-2017 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, didorong menurunnya realisasi PAD, yang hanya terealisasi Rp 830 miliar. Atau secara persentase sebesar 22,24 persen dari total yang dianggarkan.
“Jumlah ini jauh menurun dibandingkan dengan realisasi pada triwulan II-2016 yang mencapai Rp 1,28 triliun atau 36,62 persen dari total yang dianggarkan,” ujar Siti Astiyah.
Penurunan terjadi pada pos pendapatan pajak daerah yang hanya terealisasi sebesar Rp761 miliar atau secara persentase sebesar 25,4 persen. Jumlah ini jauh lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada 2016, yang tercatat sebesar Rp 993 miliar atau secara persentase sebesar 35,89 persen dari total yang dianggarkan. (*)
