EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Penyaluran gas subsidi yang tidak efektif dan tidak tepat sasaran dinilai menjadi penyebab langkanya gas tersebut di lapangan, dan harganya pun melambung tinggi.
Oleh karena itu, Komisi II DPRD Riau meminta instansi terkait untuk bertindak tegas terhadap pangkalan yang terbukti bermain, dan dicabut izinya.
“Masyarakat Riau saat ini semakin susah akibat langkanya gas bersubsidi, selain itu, kenaikan harga gas elpiji ukuran 3 kilogram tersebut laporan dari masyarakat, harganya sangat mahal dari yang mereka beli biasanya,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Mansyur HS, Senin (17/12).
Dia menambahkan, perlu dilakukan pengakajian ulang, terkait kuota gas subsidi tersebut apakah perlu dilakukan penambahan lagi atau tidak, jika tidak bisa, maka agen atau pangkalan harus ditertibkan.
“Cabut izinnya kalau tidak menyalurkan gas ke masyarakat yang kurang mampu. Baru diberikan izin lagi kalau pangkalan tersebut berkomitmen mematuhi aturan,” ucapnya.
Politisi PKS ini juga mengatakan, pihaknya sebelumnya sudah diskusi dengan Pertamina dan Dinas Perdagangan, agar dilakukan pencabutan izin, kalau tidak sesuai dengan mekanisme.
“Kita juga mintainstansi terkait mereview gas lima kilogram yang baru dikeluarkan dalam beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Selama ini, pengelolaan dan distribusi gas subsidi tersebut bercampur dan membaur, hal tersebut menurutnya juga menjadi penyebab langkanya gas tersebut.
“Selama ini bercampur aduk pendistribusiannya, dan tidak tepat sasaran. Kalau pun masyarakat menggunakan KK untuk mendapatkan gas bersubsidi tersebut, juga kurang efektif,” imbuhnya.
Selain itu, dikatakan Mansyur HS, gas bersubsidi memang diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah ke bawah, namun di satu sisi pihak UKM yang juga perlu dibantu, sehingga perlu kuota di yang dipisahkan. (*)
