EKONOMIPOS.COM (EPC), JAKARTA – Pembelaan dan perlindungan Jokowi pada kaum perempuan dan anak hanya bualan dan isapan jempol semata, terlebih pada isu keduanya dieksploitasi atau dimanfaatkan hanya untuk kepentingan popularitas politik.
Layaknya penerbitan Peraturan Presiden (Perpu) kebiri dan RUU Kekerasan Seksual hanya sebatas sandiwara pemampatan momentum untuk meningkatkan simpatisan politik, namun tindakan kongkrit atas pembelaan terhadap kaum perempuan dan anak, tidak tercermin dari pos anggaran dalam APBN 2016 yang diperuntukan bagi keduanya.
“Kalau Presiden Jokowi serius membela perempuan dan anak, yang lebih konkrit dan penting itu adalah memberikan alokasi anggaran yang memadai kepada pencegahan kekerasan kepada mereka,” kata Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky khadafi yang dilansir dari Aktual, Rabu (8/6).
Lebih lanjut Ucok mengemukakan; bila dilihat dari alokasi anggaran yang ada dalam kementerian atau lembaga negara, Presiden Jokowi sangat pelit dan tidak berpihak dalam penanggulangan dan perlundungan atas kekerasan seksual.
Untuk kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dianggarkan hanya sebesar Rp 769.3 milyar, dari jumlah itu harus dikurangi sebesar Rp.36.7 milyar untuk gaji pegawai.
Sedangkan alokasi anggaran perempuan pada komisi hak azasi manusia hanya sebesar Rp 334.4 juta pada program pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak korban.
Kemudian di Kementerian Sosial, dana yang tersedia hanya sekitar Rp60.3 miliar untuk perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerjaan migran.
Dari alokasi anggaran diatas total anggaran untuk pencegahan dan penanggulangan atas kekerasan seksual hanya sebesar Rp 823 milyar. Alokasi anggaran ini dirasa sangat memprihatinkan oleh CBA.
“Untuk alokasi anggaran bagi perlindungan dan kenyamanan perempuan, pemerintah kikirnya minta ampun, tapi kalau buat lembaga yang baru terbentuk dan kerjanya tidak jelas, seperti Badan ekonomi kreatif, pemerintah Jokowi sampai bermurah hati memberikan anggaran sebesar Rp1.1 Triliun,” tandas Ucok.
