EKONOMIPOS.COM, PEKANBARU – Komisi IV DPRD Pekanbaru melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pekanbaru, Senin (22/8/2022).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan didampingi Wakil Ketua Jepta Sitohang dan anggota lainnya Ali Suseno, Roni Pasla, Robin Eduar, Sigit Yuwono dan Zulfahmi.
Hadir dalam rapat ini Kepala Bappeda Kota Pekanbaru Ahmad beserta Sekretaris dan Kepala Bidang.
Rapat ini membahas mengenai anggaran yang diplot untuk beberapa OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru pada tahun 2023.
Dalam hearing, Komisi IV DPRD Pekanbaru yang membidangi masalah infrastruktur ini mencecar berbagai pertanyaan kepada Bappeda Kota Pekanbaru. Hal ini dikarenakan anggaran beberapa OPD dinilai terlalu membengkak. Sedangkan, hasil kinerja OPD ini tak sesuai dengan anggaran yang disiapkan.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru Ali Suseno mempertanyakan anggaran yang diposkan pada beberapa OPD di lingkungan Pemko Pekanbaru. OPD yang menjadi sorotan antara lain Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
“Anggaran Bapenda sampai Rp82,7 Miliar ini untuk apa? Kantor mereka sudah seperti itu, apa yang mau dibuat lagi. Ini harus menjadi perhatian,” ujar Ali Suseno dalam hearing.
Ketua Komisi IV DPRD Nurul Ikhsan menyoroti anggaran Dinas Perkim yang hanya disiapkan Rp113 Miliar. Menurutnya, anggaran sebesar ini dinilai masih sangat kurang. Sebab, program kegiatan dari Dinas Perkim ini kebanyakan menyentuh masyarakat langsung.
“Kita minta ini ditambah. Banyak kegiatan di Dinas Perkim ini tertunda, padahal ini langsung dirasakan masyarakat. Seperti pembersihan drainase, dan perbaikan jalan dipermukiman, dan lainnya,” tegas Politisi Gerindra tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru lainnya Sigit Yuwono ST juga menyoroti anggaran DLHK Pekanbaru yang fantastis, yakni sebesar Rp123,9 Miliar. Ia menekankan anggaran yang besar tersebut harus bisa menyelesaikan persoalan tumpukan sampah yang hingga saat ini dikeluhkan masyarakat.
“Kita nanti akan tunggu pemaparan khusus dari DLHK, seperti apa pengajuan pengelolaan sampah ke depan, tahun 2023,” ucap Ketua Fraksi Demokrat DPRD Pekanbaru tersebut.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Pekanbaru Ahmad menegaskan bahwa anggaran yang diposkan untuk OPD tersebut masih dalam tahap perencanaan. Nantinya, finalnya saat pembahasan di TAPD dan Banggar DPRD.
“Anggaran di Dinas Perkim itu memang sebanyak Rp113 Miliar. Tapi karena targetnya harus naik, makanya angkanya segitu,” paparnya.
Ahmad menambahkan, anggaran di Badan Pertanahan Kota Pekanbaru, guna anggarannya untuk mensertifikasi aset-aset Pemko, pembebasan lahan, termasuk biaya KT (konsolidasi tanah).
“Pada intinya, untuk anggaran lainnya juga nanti akan dipaparkan lagi pada rapat selanjutnya. Termasuk soal rencana pengelolaan sampah, apakah tetap diswakelola atau pihak ketiga lagi,” pungkasnya.***(Galeri)
