EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA – Pelaku usaha hulu minyak dan gas bumi yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) mengusulkan revisi beleid yang menghambat investasi.
Marjolijn Wajong, Direktur Eksekutif IPA, mengatakan salah satu penyebab surutnya investasi sektor hulu migas adalah munculnya regulasi yang menghambat penanaman modal.
Dia menyebut, berlakunya Peraturan Pemerintah No.79/2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan membuat pengusahaan hulu migas tak bergairah.
Hal itu pula yang lantas membuat para pelaku usaha menyusutkan minat untuk terlibat dalam lelang blok migas yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
“PP 79 menjadi salah satu akar penyebab berkurangnya minat investor dalam penawaran tender blok migas dalam beberapa tahun ini terakhir,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis, Selasa (2/8/2016).
Menurutnya, kegiatan di sektor hulu minyak dan gas bumi berisiko tinggi, membutuhkan modal yang besar dan membutuhkan waktu panjang dalam investasinya.
Dengan demikian, pelaku usaha membutuhkan dukungan pemerintah dengan memberikan kepastian hukum guna menjamin kegiatan investasi.
Adapun, sejak diterbitkannya PP No.79/2010, dia menganggap tata cara perpajakan dan biaya operasi yang bisa dikembalikan atau cost recovery berubah.
Perubahan tersebut, ujar Marjolijn, menjadi disinsentif terhadap tumbuhnya investasi hulu migas. Hal itu, menghambat upaya pemerintah untuk mempertemukan kemampuan produksi dan konsumsi bahan bakar. Kenyataannya, produksi migas terus menurun sementara konsumsi justru terkerek naik.
“IPA mendukung upaya pemerintah untuk menarik investasi ke dalam sektor hulu migas. Upaya ini sangat penting untuk mengimbangi produksi yang menurun dengan meningkatkan eksplorasi pencarian cadangan migas baru,” katanya.
Beberapa aspek dalam beleid tersebut, seperti perpajakan dan audit, tata kelola cost recovery, serta definisi risiko dan tanggung jawab, menjadi titik perhatian agar revisi bisa dilakukan. Pihaknya berharap dengan perubahan dari segi birokrasi membawa keputusan berupa revisi PP No.79/2010.
“Kami berharap, bahwa kolaborasi erat dengan Pemerintah akan menghasilkan revisi PP 79/2010 yang cukup penting dan berarti.”
(bisnis)
