EKONOMIPOS.COM, KUANSING – 9 Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kuansing sampaikan pandangan umum fraksi agenda Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kuansing Tahun 2024.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kuansing Darmizar. Hadir Bupati Kuansing diwakili Pj Sekda Kuansing Fahdiansyah dan sejumlah pejabat Kuansing, Senin (24/6/2024).
Rapat paripurna sempat molor karena menunggu kehadiran anggota DPRD Kuansing kuorum. Rapat yang seharusnya dimulai pukul 10.00 WIB dimulai sekitar pukul 11.15 WIB.
Seperti disampaikan Sekwan DPRD Kuansing, dari 35 jumlah anggota DPRD Kuansing yang hadir menandatangani daftar hadir sebanyak 19 orang.
Dengan keterangan 5 izin, satu berhalangan tetap dan 10 anggota DPRD Kuansing tidak hadir tanpa ada keterangan.
Pandangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui juru bicaranya Asih Rilyanti mendesak agar keberadaan dokter yang ada di Puskesmas bisa ditambah agar pelayanan masyarakat untuk berobat dapat berjalan dengan maksimal.
Fraksi PPP juga mendesak pemerintah daerah agar memprioritaskan pembangunan rumah penjaga sekolah di SDN 020 Simpang Koran, Kecamatan Singingi Hilir. Karena beberapa kali diusulkan sampai sekarang belum juga terealisasi.
Sementara untuk program pacu jalur, fraksi PPP memandang perlu dilakukan kajian ekonomis terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) supaya dapat diraup mengingat besarnya dana yang digelontorkan untuk pelaksanaan festival pacu jalur.
Fraksi Gerindra DPRD Kuansing melalui juru bicaranya Gusmir Indra mendorong pemerintah daerah agar melakukan pelaksanaan program yang dapat menciptakan lapangan kerja dan peningkatan SDM sehingga dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kuansing.
Sementara fraksi PDIP melalui juru bicaranya Mahmudi mengingatkan pemerintah daerah melakukan transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa mulai dari kontrak, biaya hingga proses pengadaan untuk memastikan akuntabilitas yang baik kepada publik.
Fraksi PAN DPRD Kuansing malalui juru bicaranya Desta Harianto menyampaikan terhadap pencapaian pendapatan daerah masih ada potensi pendapatan yang belum tergali secara maksimal. Fraksi PAN mendorong pemda untuk meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.
Untuk bidang pendidikan disampaikan Desta perlunya keseriusan pemda dalam upaya pemenuhan standar pendidikan baik infrastruktur bangunan sekolah agar terus ditingkatkan.
Khusus tenaga pendidik guru harus dilaksanakan pemetaan disetiap sekolah sehingga tidak terjadi penumpukan dan kekosongan tenaga pendidik di sekolah di Kuansing.
Kemudian Fraksi PKB DPRD Kuansing menyarankan kepada pemda agar dapat menganggarkan selama 12 bulan untuk gaji dan tunjangan agar tidak terjadi lagi kekhawatiran bagi para ASN dan honorer di lingkungan Pemkab Kuansing.
Sementara Fraksi PKS-Hanura DPRD Kuansing memberikan apresiasi atas capaian prediket wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke 13 kali yang didapat Pemkab Kuansing.
Fraksi PKS-Hanura meminta agar hasil evaluasi yang diberikan BPK RI supaya segera ditindaklanjuti sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari dengan tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
Sementara dua fraksi lagi yakni fraksi Nasdem dan fraksi Demokrat DPRD Kuansing tidak membacakan pandangan umum fraksinya mengingat waktu yang sudah lewat pukul 12.00 WIB. ***
