Ekonomipos.com, Jakarta – Pemerintah berencana untuk menaikkan gaji pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 4 persen setahun sekali dinilai wajar. Pengamat Politik dan Birokrasi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Miftah Thoha beralasan kenaikan tersebut merupakan hak PNS.
dia juga menambahkan harga kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan. “Jadi harus memperhatikan gaji. Terutama kemahalan bahan pokok, oleh karena itu wajib bagi pemerintah menaikan gaji,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Menurut dia, dengan kenaikan tersebut berarti pemerintah telah memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kemudian untuk mendorong produktifitas PNS.
“Jadi yang harus dipertimbangkan bisa tidak cukup untuk menghidupi dan mensejahterakan warganya karena dilihat harga bahan pokok mahal, beras mahal, apalagi dipalsu. Kalau gajinya tidak ditinjau kembali bagaimana bisa efektif, bagaimana bisa efektif kalau tidak makan,” katanya.
Dia menuturkan, seharusnya kekhawatiran kenaikan gaji ini akan membuat kinerja PNS kendur tidak terjadi. Lantaran, untuk menjadi PNS saja, mereka telah melalui seleksi yang ketat.
Dia pun mengimbau supaya pemerintah memberikan pelatihan rutin. Hal itu semata-mata untuk mendongkrak kinerja PNS.
“Jangan dianggap pegawai salah terus, begitu diangkat ditempatkan atau diletakan pada jabatan yang sesuai. Setelah kerja dia dievaluasi apakah kendur apa maju. Maka ada program pengembangan pegawai,” tandas dia. (Liputan6.com)
