EKONOMIPOS.COM (EPC), PASIRPANGARAIAN – Nasib 55 guru PNS dan Guru Bantu yang mengajar di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di lima desa perbatasan Rokan Hulu dan Kampar semakin tidak jelas. Hal itu menyusul konflik tak kunjung tuntas terkait tapal batas di wilayah itu.
Para guru ini mengajar di Desa Rimbo Makmur, Desa Rimba Jaya, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Desa Tanah Datar, Desa Intan Jaya, dan Desa Muara Intan Kecamatan Kunto Darussalam.
“Nasib guru di perbatasan ini terkatung-katung. Tidak jelas nasib mereka karena konflik tapal batas yang tak kunjung ada solusi,” ujar Kepala UPTD Disdikpora Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Ali Imran, SPd dalam pertemuan guru tenaga pendidik dari lima desa di Aula SMPN I Pagaran Tapah Darussalam, Rabu (26/04/2107).
Ali Imran mengaku, data pokok pendidikan (Dapodik) dan guru yang ada di lima desa sudah keluar dari Kabupaten Rohul. Namun data mereka belum masuk ke Pemkab Kampar.
“Ini kan sangat merugikan para pendidik. Seperti terkesan dibiarkan oleh Pemerintah Pusat, Seharusnya pemerintah bertindak secepatnya,” kata Ali.
Lebih lanjut dijelaskanya, saat ini nasib guru tersebut masih terkatung katung, sementara, untuk dana transportasi, dana BOS termasuk gaji sudah keluar dari Kabupaten Rohul.
Walaupun dana BOS sudah keluar, namun SK sertifikasi 35 guru PNS, diberi tanda merah di Dapodik, yang berarti menyatakan tidak keluar SK dan dana sertifikasinya. Sehingga dananya tidak bisa di cairkan. Sementara, para guru di lima desa, saat pencairan gaji harus membuat surat pernyataan. (*)
