EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Walikota Pekanbaru Firdaus menilai kebijakan sekolah yang mengutip uang untuk berbagai keperluan kepada orang tua siswa sangat meresahkan. Untuk itu wako berjanji akan melakukan mutasi terhadap kepala sekolah tersebut.
“Saya akan lakukan mutasi kepala sekolah tidak lama lagi,” kata Walikota Firdaus, ditanya terkait sejumlah keluhan siswa akan pungutan di sekolah, Senin (24/07/2017).
Firdaus mengaku kesal dengan adanya beberapa oknum dan jajaran sekolah yang nakal belakangan ini telah melakukan kutipan seragam di kalangan murid saat tahun ajaran baru.
Sebab pihaknya tidak membuat atau membenarkan kebijakan mengutip uang seragam. “Pemerintah menegaskan tidak diperbolehkan ada kutipan seragam di sekolah, makanya kami akan menindak oknum yang berani,” tegasnya.
Dia juga mengingatkan komite sekolah yang kini ada jangan asal membuat keputusan tanpa mengundang para orang tua.
Sebab, menurut dia saat ini yang banyak terjadi beberapa oknum selalu mengatasnamakan sekolah dan komite dalam membuat dan menetapkan kutipan seragam. Ini menyalahi makanya pihaknya akan melakukan pengecekan dan evaluasi ke semua jajaran sekolah mulai dari kepala sekolah, guru dan komite.
“Kalau dua orang saja yang memutuskan itu oknum yang mengatasnamakan lembaga komite tidak benar, makanya akan dievaluasi,” kata Firdaus.
Firdaus mengimbau jika ada praktik demikian di kalangan siswa, orang tua diminta melapor. Karena tugas guru di sekolah itu bukan mengurusi seragam tetapi mengajar dan mendidik.
Sebelumnya diberitakan puluhan orang tua siswa mendatangi SMPN 15 di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, untuk memprotes pihak sekolah akibat pungutan uang seragam sebesar Rp 1,5 juta per murid karena tidak jelas realisasinya hingga setahun masa belajar berlangsung, Sabtu.
Para wali murid meminta pertanggungjawaban kepala sekolah agar mengembalikan uang pungutan tersebut, karena mereka belum juga mendapatkan seragam yang dijanjikan. Sejumlah wali murid mengatakan pihak sekolah menjanjikan seragam akan diberikan pada tiga bulan setelah pembayaran sebesar Rp 1,5 juta dilunasi.
Namun, hingga kini seragam tersebut belum juga ada sehingga memicu kemarahan orang tua siswa yang melakukan protes di aula SMPN 15. (*)
