EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA—Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan mampu melakukan self-blocking atau penghematan sendiri sebesar Rp2 triliun atas rencana pemangkasan anggaran jilid dua yang diwacanakan oleh kementerian keuangan.
Seperti yang diketahui Menteri Keuangan Sri Mulyani memutuskan untuk memangkas Rp133 triliun anggaran pemerintah pusat dan transfer daerah pada APBN-P 2016, dengan rincian belanja kementerian dan lembaga dikurangi Rp 65 triliun serta belanja daerah dipangkas Rp 68,8 triliun. Pasalnya dia meprediksi penerimaan pajak melenceng Rp 219 triliun dari target Rp 1.355 triliun dalam APBN-P 2016.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basoeki Hadimoeljono mengatakan pihaknya telah mendapatkan instruksi dari pemerintah pusat mengenai kriteria pemotongan anggaran kembali. Dia memastikan kategori itu bukan untuk belanja modal melainkan untuk perjalanan dinas dan belanja operasional yang tidak prioritas.
“Itu Self blocking, kira-kira Rp2 triliunan masih bisa kita. Untuk belanja operasional.Bahkan terkait subsidi rumah untuk MBR tidak akan,” katanya
Sementara itu pada RAPBN 2017 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan telah memberikan jatah pagu anggaran kepada 15 Kementerian/Lembaga (K/L) di RAPBN 2017. Dia menyebut, pagu belanja negara di RAPBN 2017 mencapai Rp2.070,5 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.310,4 triliun serta transfer daerah dan dana desa Rp760,8 triliun.
Anggaran pemerintah pusat salah satunya mengalir ke belanja K/L sebesar Rp758,4 triliun atau turun dari APBN-P tahun ini Rp 767,8 triliun. Salah satu fokus anggaran tersebut adalah untuk pembangunan infrastruktur.
Oleh karenanya dia melanjutkan sejumlah kementerian di sektor infrastruktur pada tahun depan masih memperoleh pagu anggaran terbesar. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) lanjutnya, pada tahun depan akan mendapatkan anggaran Rp105,6 triliun.
Basoeki pun mengungkapkan tahun depan akan berfokus pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar daerah.
Lewat berbagai program itu, Basoeki memerinci pagu anggaran untuk masin-masing direktorat jendral terbesar di kementerian PUPR adalah Ditjen Bina marga sebesar Rp42 triliun, ditjen cipta karya sebesar 18 triliun, ditjen sumber daya air sebesar Rp34 triliun, dan direktorat jenderal penyediaan perumahan senilai Rp9 triliun.
Pemerintah juga berniat melakukan pembangunan jalan tol sepanjang 37 km tahun depan menggunakan APBN. Sementara kebutuhan untuk dana lahan pada 2017 yang akan masuk dalam LMAN diperkirakan mencapai Rp20 triliun dengan rincian Rp16 triliun untuk dirjen bina marga, 50 miliar untuk ditjen cipta karya, dan Rp3,9 triliun untuk ditjen Sumber Daya Air
(Bisnis)
