Pemetaan Irigasi Dipecepat

by
Seorang petani mengairi sawah dengan pompa di areal sawah desa Pekandangan, Indramayu, Jawa Barat, Senin (15/6). Petani mengaku harus mengeluarkan biaya ekstra hingga kisaran Rp100 ribu per hari untuk membeli BBM pompa air yang digunakan untuk mengairi sawah karena pasokan air irigasi mulai berkurang. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/Asf/foc/15.

EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA – Pemerintah terus berupaya membenahi berbagai kebijakan,dengan salah satu  fokus perhatian yang akan dilakukan adalah perbaikan sarana irigasi.

Kementerian PUPR mencatat dari sekitar 7,3 juta hektar saluran irigasi yang beroperasi saat ini, sebanyak 43,6% mengalami kerusakan. Karena itu pemerintah menargetkan 3 juta hektar saluran irigasi masuk ke dalam program rehabilitasi selain membangun pembangunan 1 juta hektar saluran irigasi baru. Dengan demikian, pada 2019 ditargetkan 90% atau 6,4 juta hektar lahan irigasi di Indonesia dalam keadaan baik.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan prinsip yang akan diterapkan bukan menambah petak sawah baru tetapi pembangunan irigasi harus dititikberatkan pada rehabilitasi dan dicocokan dengan lahan yang tersedia.

“Pemerintah akan mempercepat pemetaan rehabilitasi infrastruktur irigasi,”katanya Rabu (26/10)

Selain Kementerian PUPR, Darmin juga meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menginventarisasi  seluruh data lahan irigasi yang kewenangannya ada di Pemerintah Kabupaten/Kota (luas lahan kurang dari 1000 hektar). Dia memutuskan lahan irigasi yang sebelumnya berada di bawah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota dialihkan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

 
(Bisnis)