Bupati Pelalawan Bersama Wakil Bupati Pelalawan Buka Musrenbang RKPD Tahun 2022

by

 

EKONOMIPOS.COM, PELALAWAN –  Bupati Pelalawan Zukri didampingi Wakil Bupati Pelalawan Nasaruddin buka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022, bulan Maret lalu di gedung daerah Datuk Laksamana Mangkudiraja.

Pembukaan Musrenbang bertujuan untuk menyusun kegiatan tahun 2023, serta membahas terkait pemulihan kehidupan masyarakat, perbaikan dan peningkatan kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya dan perbaikan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hal ini disampaikan Bupati Pelalawan Zukri saat memberikan sambutan di acara tersebut. Menurutnya, saat ini pembangunan nasional dan daerah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Sedangkan pembangunan dilakukan sebagai upaya dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya serta perbaikan kehidupan berbangsa dan negara.

Namun demikian, karena pembangunan menjadi tanggung jawab bersama, maka upaya pembangunan harus dirancang secara bersama dan dilaksanakan dengan professional serta transparan dengan penuh tanggung jawab.

“Dengan menjadi tanggung jawab bersama, maka upaya pembangunan harus dirancang secara bersama pula, dilaksanakan dengan profesional dan transparan, serta diawasi dengan penuh tanggung jawab. Perencanaan pembangunan harus dilakukan dengan membuka ruang seluas-luasnya untuk partisipasi yang berkualitas dari seluruh komponen masyarakat,” terangnya.

Zukri mengatakan, bahwa beberapa waktu yang lalu, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah melakukan serangkaian tahapan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023, dimulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Tingkat Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah, dan telah menghasilkan 132 usulan prioritas pembangunan yang akan dibahas lebih lanjut dalam Rakortekrenbang RKPD pada masing-masing rencana kerja perangkat daerah.

“Musrenbang RKPD ini merupakan mata rantai dari tahapan perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang melibatkan seluruh para pihak untuk berpartisipasi aktif sebagai bagian dalam proses penyempurnaan penyusunan RKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2023. Saya berharap pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dapat menghasil beberapa kesepakatan nantinya,” ujarnya.

Dilanjutkannya, bahwa apa yang menjadi prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunann Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, menjadi pedoman dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Pembangunan yang diterjemahkan dalam 5 (Lima) Misi Pembangunan Kabupaten Pelalawan. Lima misi tersebut yakni Maju SDM, Maju Ekonomi, Maju Infrastruktur, Maju Wisata dan Budaya serta yang terakhir Maju Kepemerintahan.

“Permasalahan dan isu strategis yang dihadapi saat ini berdasarkan data BPS tahun 2021 adalah masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni sebesar 72,08 poin lebih rendah IPM Provinsi Riau sebesar 72,94 poin, tingginya tingkat kemiskinan sebesar 9,63 persen lebih tinggi dari Provinsi Riau yakni sebesar 7,00 persen. Namun tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,23 persen relative lebih rendah dari Provinsi Riau yakni sebesar 4,42 persen serta Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pelalawan sebesar 4,07 persen relatif lebih tinggi dari Provinsi Riau sebesar 3,36 persen,” jelasnya.

Zukri menambahkan, bahwa untuk mewujudkan percepatan pembangunan yang merata, juga diperlukan adanya kolaborasi pembangunan antara Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat tersebut. Dengan adanya komitmen bersama tersebut, dirinya berkeyakinan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kabupaten Pelalawan akan dapat diselesaikan dengan cepat dan tuntas.

“Selama ini dukungan perusahaan sudah baik, namun masih perlu dimaksimalkan dan lebih penting lagi kiranya perlu ada sinkronisasi dengan program atau kegiatan yang dijalankan Pemkab Pelalawan. Saya berharap dukungan dari semua sektor sangat diperlukan, demi memajukan dan mensejahterakan masyarakat dengan pembangunan yang merata,” tutupnya. (Adv)