EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA – Kementerian Perhubungan akan fokus pada proyek yang konstruksinya dalam pengerjaan pada 2017 dengan mengalokasikan pagu mencapai Rp9,07 triliun.Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan fokus penyelesaian konstruksi dalam pengerjaan (KDP) ditargetkan selesai pada pada akhir 2017, mengingat proses pembangunan beberapa proyek tersebut telah dimulai sejak 2010 dan 2013.
“Kita akan upayakan selesai pada tahun 2017, sehingga tidak ada pekerjaan yang tidak selesai yang dapat menimbulkan kemubaziran,” tegasnya dalam rapat kerja pendahuluan RAPBN dengan Komisi V, Selasa (19/7). Adapun proyek KDP itu terdiri atas 21 dermaga penyeberangan senilai Rp642,64 miliar, pembangunan enam terminal tipe bus A senilai Rp167,17 miliar, enam air traffic control senilai Rp52,54 miliar, delapan jalur KA sepanjang 152,11 Km sebesar Rp4,9 triliun, 75 pelabuhan laut senilai Rp2,51 triliun, 11 bandara senilai Rp199,6 miliar, dan enam gedung atau fasilitas diklat senilai Rp518,08 miliar.
Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan proyek KDP disebabkan anggaran terbatas di era kepemimpinan sebelumnya sehingga pembangunannya dibuat
merata. “Contohnya, setiap pelabuhan penyeberangan diberikan Rp5 miliar per proyek. Ini banyak , akhirnya tidak selesai-selesai,” ujarnya.
Berdasarkan kebijakan Menhub, lanjutnya, pola merata seperti itu lebih banyak kerugiannya. Dia menambahkan Menhub melihat masyarakat tidak akan bisa langsung merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur tersebut di daerah. “Belum sempat selesai, tetapi yang dibangun dari awal sudah rusak,” ungkapnya. Hal ini juga sesuai arahan Presiden yang mengutamakan anggaran menyesuaikan program atau money follow program , dengan fokus apa yang harus diselesaikan.
TAHUN JAMAK
Bila satu proyek tidak bisa diselesaikan dalam waktu satu tahun, imbuhnya, kontraknya harus dibuat tahun jamak atau multiyears dengan maksimal penyelesaian dua tahun hingga tiga tahun. Dengan kebijakan itu, masyarakat dapat segera menikmati hasil pembangunan dan infrastruktur dapat memberikan dampak ekonomi.
Selain KDP, Kemenhub juga fokus pada sasaran pembangunan sektor perhubungan lainnya a.l. penyelesaian kegiatan kontrak tahun jamak, pemberian jaminan
dan peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi. Selain itu, mengefektifkan beroperasinya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), pelayanan keperintisan angkutan jalan, penyeberangan, laut, udara, perkeretaapian, termasuk subsidi angkutan ternak dan angkutan barang dalam rangka tol laut serta pengambilalihan 143 terminal tipe A dan 123 jembatan timbang.
Tahun depan, Kemenhub mematok pagu anggaran pada RAPBN 2017 sekitar Rp50,51 triliun. Pagu anggaran tersebut lebih rendah ketimbang pagu kebutuhan sebesar Rp107 triliun, maupun pagu indikatif sebesar Rp50,57 triliun. Menhub mengatakan pagu anggaran RAPBN 2017 itu akan digunakan dengan fokus dan sasaran pembangunan transportasi 2017 sesuai implementasi rencana kerja pemerintah yang ditetapkan Presiden.
“Tema rencana kerja pemerintah yaitu memacu pembangunan infrastruktur dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.” Dalam kesempatan itu, Menhub juga menyampaikan relokasi anggaran terkait fokus dan prioritas program/kegiatan pembangun- an perhubungan 2017 sebesar Rp60,51 triliun. “Relokasi tersebut meliputi
peningkatan keselamatan dan keamanan tansportasi Rp 6,52 triliun, peningkatan kualitas pela-yanan Rp12,47 triliun, peningkatan kapasitas Rp22,90 triliun, serta tata kelola dan regulasi Rp8,52 triliun,” ujarnya
(BISNIS)
