EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Provinsi Riau masih kekurangan rumah murah bersubsidi untuk Masyarakat Berpendapatan Rendah (MBR) sebanyak 462.622 unit.
Hal itu disampaikan Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Budi Hartono pada acara pembukaan Pesta Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Kamis (13/07/2017).
Ia menyatakan kekurangan rumah murah bagi masyarakat miskin di Riau ini terjadi karena beberapa kendala salah satunya belum di sahkannya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
“Selain memang akses masyarakat miskin untuk mendapatkan informasi tentang stimulus pemerintah ini belum tersampaikan,” ujar dia.
Makanya, kata dia, PPDPP menggandeng 33 pengembang Riau serta Bank Kepri, BRI Syariah, BRI, Artha Graha dan BNI menyelenggarakan pameran perumahan ini yang bertajuk Pesta KPR subsidi FLPP 2017.
Ini berupa pameran rumah rakyat yang menjadi salah satu program pemerintah dalam meningkatkan penyerapan KPR sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebagai pendukung pembiayaan perumahan yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Budi berharap melalui kegiatan ini pihaknya ingin menginformasikan pembiayaan perumahan yang terjangkau dengan fasilitas KPR Sejahtera FLPP bagi MBR.
Ia menambahkan kemudahan yang diberikan bagi MBR dalam mendapatkan rumah bersubsidi yakni uang muka yang terjangkau, bebas PPN, bunga tetap sebesar 5 persen termasuk asuransi jiwa, rumah, kredit dan cicilan hingga 20 tahun.
“Sehingga masyarakat bisa mendapat kesempatan memiliki rumah dengan biaya murah dan mudah serta dicicil,” ujarnya.
Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman meminta seluruh pengembang di wilayah itu agar saling membantu dan bekerjasama agar kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin bisa dipenuhi.
“Pameran ini bisa membuka peluang pemenuhan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan difasilitasi perbankan, Real Estate Indonesia, dan pengembang,” ucapnya.
Rendahnya serapan perumahan MBR di Riau ini erat kaitannya dengan belum disahkannya Perda Rencana Tata Ruang Wilayah.
“Kalau ada keterlambatan menyangkut perijinan itu karena RTRW kini masih di DPRD. Semoga 22 Juli 2017 selesai. Mudah-mudahan Agustus kita bisa sahkan. DPRD tidak bisa disalahkan karena lama sebab pembahasannya konverhensif dan perlu dijaga agar tidak salah,” tuturnya. (*)
