EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Kepala Biro Kesra Setdaprov Riau, Masrul Kasmy menyatakan, pihaknya tidak dapat berbuat banyak ketika dalam pembahasan TAPD dan Banggar DPRD Riau, anggaran untuk bantuan pendidikan atau beasiswa akhirnya dicoret dalam APBD Perubahan 2017.
Padahal Biro Kesra sudah mengusulkan bantuan pendidikan dan masuk dalam draf Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Namun akibat pertimbangan anggaran dari TAPD dan Banggar, bantuan pendidikan itu dibatalkan.
“Kami sudah mengajukan di KUA PPAS. Cuma kan yang menentukan TAPD, jadi ya kami mau berbuat apa lagi,” ujar Masrul Kasmy, Kamis (12/10/2017).
Menurut dia, data yang diajukan pada APBD Perubahan 2017 tersebut sudah ada penerima melalui masing-masing kampus di Provinsi Riau. Karena menurut rencananya penyaluran beasiswa dilakukan melalui kampus masing-masing.
“Sudah lengkap semua datanya dan kampus-kampus juga, cuma kan yang memutuskan adalah TAPD,” ujarnya.
Sehingga dengan tidak dianggarkan di APBD Perubahan 2017 maka penyaluran beasiswa tahun ini dipastikan akan mengalami penundaan. Sebelumnya mahasiswa sudah melakukan aksi meminta agar pemerintah kembali menganggarkan untuk bantuan pendidikan.
Adapun angka penerima bantuan pendidikan yang rencananya disalurkan Pemprov Riau untuk jenjang pendidikan S1 Rp 3,5 juta dan D3 Rp 2,5 juta. “Ini bantuan pendidikan namanya dari pemerintah. Baik itu yang kurang mampu dan berprestasi untuk mahasiswa Riau, sebelumnya sudah diatur sedemikian,”jelasnya.
Sementara saat ditanya mengenai tuntutan mahasiswa sebelumnya, Masrul Kasmy mengaku pasrah karena ini juga merupakan kebijakan TAPD. Sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa.
“Mau gimana lagi kami tugasnya hanya mengajukan dan TAPD tentu punya alasan dan pertimbangan untuk membatalkan kegiatan yang diajukan,” imbuhnya.
Asisten I Setdaprov Riau Ahmad Syah Harroefi menyebutkan Pemerintah Provinsi Riau sudah perhatian dengan pendidikan. Ini dibuktikan dengan anggaran yang besar dialokasikan pemerintah untuk pendidikan.
“Di Dinas Pendidikan juga sudah besar lebih dari 20 persen dari total APBD, sesuai dengan amanat UU. Ditambah dalam bentuk Bantuan Keuangan yang disalurkan ke Kabupaten Kota, jadi besar anggaran kita untuk pendidikan,” ujarnya.
Ahmad Syah juga berharap agar jangan masalah beasiswa dijadikan alat dalam menyerang pemerintah. Sehingga mahasiswa juga harus tegas dalam ambil sikap jangan mau ditunggangi.
“Kepada adik-adik mahasiswa juga kami minta jangan sampai ada yang mau ditunggangi untuk menyerang pemerintah,” harap Ahmad Syah. (*)
