EKONOMIPOS.COM (EPC),MEDAN – Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sumatra Utara dinilai belum berkembang signifikan. Pemicu utamanya adalah program pengembangan yang tidak kompak antara pemerintah daerah, lembaga keuangan dan pelaku UMKM.
Salah satu pelaku UMKM di bidang percetakan Alween Ong menuturkan, salah satu indikator pengembangan UMKM yang kurang terarah di Sumut adalah belum ada data valid jumlah pelaku.
“Siapa yang bertanggung jawab? Belum ada data yang valid. Padahal kalau ada, perbankan justru dipermudah. Dinas terkait juga, karena menyalurkan bantuan modal atau pembinaan bisa tepat sasaran. Yang terjadi sekarang adalah masing-masing pihak memiliki UMKM binaan. Kalau ini bisa terkoordinasi, growth UMKM Sumut akan lebih baik dari provinsi lain,” papar Alween, Rabu (31/8/2016).
Dia menjelaskan, saat ini permasalahan utama UMKM di Sumut bukan hanya akses permodalan, tapi juga kompetensi kewirausahaan yang minim. Kegagalan UMKM terbanyak di provinsi ini, sebutnya, terjadi akibat pengusaha tak mampu memisahkan antara modal usaha dan kebutuhan pribadi.
“Selain itu, UMKM masih butuh pengetahuan pembukuan. Setelah itu, promosi. Promosi ini banyak yang membantu menyelenggarakan pameran. Tapi jalan sendiri-sendiri. Padahal pelaku UMKM-nya itu-itu saja. Kesatuan program tidak ada. Oleh karena itu, seringnya, pameran berjalan lebih banyak pelaku usahanya daripada pengunjungnya,” tambah Alween.
Senada, Humas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 5 Sumatra bagian Utara Saryo mengatakan, persoalan pengembangan UMKM di Sumut tak kunjung usai. Menurutnya, banyak lembaga keuangan dan instansi pemerintahan yang seharusnya berkoordinasi.
“Sinergi itu penting. Jadi dampaknya juga riil,” ujarnya.
(Bisnis)
