• Latest
  • Trending
KOALISI RAKYAT KEADILAN PERIKANAN: Perizinan Kapal Ikan Perlu Transparan

KOALISI RAKYAT KEADILAN PERIKANAN: Perizinan Kapal Ikan Perlu Transparan

09/09/2016
Junaidi Terpilih Jadi Ketua DPD HNSI Riau Masa Bakti 2025–2030

Junaidi Terpilih Jadi Ketua DPD HNSI Riau Masa Bakti 2025–2030

11/07/2025
HNSI Riau Gelar Musda, Dorong Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Berkelanjutan

HNSI Riau Gelar Musda, Dorong Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Berkelanjutan

11/07/2025
Geger Kasus Suap PUPR Sumut, Bobby Nasution Disindir DPR RI: Urus Dulu Kadis yang Kena OTT

Geger Kasus Suap PUPR Sumut, Bobby Nasution Disindir DPR RI: Urus Dulu Kadis yang Kena OTT

11/07/2025
Bareskrim Periksa 4 Produsen Beras soal Kasus Pelanggaran Mutu, Wilmar Kembali Terseret

Bareskrim Periksa 4 Produsen Beras soal Kasus Pelanggaran Mutu, Wilmar Kembali Terseret

11/07/2025
Panglima TNI Sebut Penguasaan TNTN Salah Satu Capaian Penting dalam Kinerja Satgas PKH

Panglima TNI Sebut Penguasaan TNTN Salah Satu Capaian Penting dalam Kinerja Satgas PKH

10/07/2025
Jasa Raharja Raih Penghargaan dari ASEAN Risk Awards 2025, Bukti Pentingnya Tata Kelola Risiko di Sektor Publik

Jasa Raharja Raih Penghargaan dari ASEAN Risk Awards 2025, Bukti Pentingnya Tata Kelola Risiko di Sektor Publik

09/07/2025
Dua Pedang Romawi Langka Ditemukan di Situs Vila Kuno di Gloucestershire

Dua Pedang Romawi Langka Ditemukan di Situs Vila Kuno di Gloucestershire

07/07/2025
Bagaimana Michael Jackton — “Kembaran” Michael Jackson Asal Jepang Ini — Terlibat dalam Masalah di Negeri Sakura?

Bagaimana Michael Jackton — “Kembaran” Michael Jackson Asal Jepang Ini — Terlibat dalam Masalah di Negeri Sakura?

07/07/2025
Dua Anggota DPR Ini Jadi Fokus KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI

Dua Anggota DPR Ini Jadi Fokus KPK dalam Kasus Dugaan Korupsi CSR BI

07/07/2025
Jasa Raharja Perkuat Budaya Sadar Risiko di Kalangan Internal lewat Risk Management Update 2025

Jasa Raharja Perkuat Budaya Sadar Risiko di Kalangan Internal lewat Risk Management Update 2025

06/07/2025
Jasa Raharja Dampingi Wapres Gibran Tinjau Penanganan Korban Kecelakaan KM Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur

Jasa Raharja Dampingi Wapres Gibran Tinjau Penanganan Korban Kecelakaan KM Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang, Jawa Timur

06/07/2025
Jasa Raharja Perkuat Komitmen Pelayanan dan Koordinasi Antarinstansi Saat Tinjau Lokasi Evakuasi KM Tunu Pratama Jaya

Jasa Raharja Perkuat Komitmen Pelayanan dan Koordinasi Antarinstansi Saat Tinjau Lokasi Evakuasi KM Tunu Pratama Jaya

05/07/2025
Retail
Sunday, July 13, 2025
Subscription
Advertise
  • Home
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Insight
  • Finance
  • Technology
  • Industry
  • Travel
  • Showbiz
  • Advertorial
  • Daerah
    • Bengkalis
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Rokan Hilir
No Result
View All Result
Ekonomi Pos
No Result
View All Result

KOALISI RAKYAT KEADILAN PERIKANAN: Perizinan Kapal Ikan Perlu Transparan

09/09/2016
in Industry

EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA – Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan proses perizinan kapal penangkap ikan di Republik Indonesia perlu lebih transparan dan menerapkan pelayanan satu pintu yang akuntabel.

“Pada prinsipnya, transparansi dan digitalisasi data pelayanan perizinan kapal perikanan bisa mencegah terjadinya praktik korupsi,” kata Sekretaris Jenderal Kiara Abdul Halim kepada Antara di Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Baca Juga

Vaksin AstraZeneca Mulai Disebar Bio Farma

Krakatau Steel Ekspor 20.000 Ton Baja ke Eropa Bulan Ini

Menurut Abdul Halim, upaya tersebut bisa dilakukan antara lain melalui pelayanan satu pintu di satu instansi.

Namun, ia mengingatkan bahwa ada kewenangan yang melekat di Kementerian Perhubungan terkait dengan perizinan kapal sebagaimana diatur dalam UU Pelayaran.

Untuk itu, ujar dia, gagasan perlunya perizinan kapal ikan hanya ditempatkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai membutuhkan kajian secara mendalam.

Hal tersebut, lanjutnya, agar masyarakat pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan hingga pemilik kapal di berbagai daerah pada akhirnya juga tidak dirugikan.

Sebelumnya, proses pemberian perizinan kapal tangkap ikan sebaiknya dipermudah hanya melalui satu institusi, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, kata anggota Komisi IV DPR RI Ono Surono.

“Saya sangat setuju, perizinan kapal ikan harus melalui KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan),” kata Ono Surono dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Rabu (7/9).

Menurut politisi PDIP itu, perizinan kapal hanya melewati KKP merupakan hal yang wajib karena selama ini untuk izin kapal ikan ada dua institusi, yaitu selain KKP adalah Kementerian Perhubungan.

Namun, ujar dia, tentu saja KKP tidak bisa begitu saja mengambil wewenang yang sebagian ada di Kemenhub sehingga cara terbaik adalah bagaimana pada tahun 2017, revisi UU Perikanan juga harus menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017.

Apakah revisi UU Perikanan tersebut menjadi inisiatif pemerintah atau DPR RI dapat dibahas lebih mendalam, lanjutnya, tetapi yang penting adalah bagaimana KKP secara 100 persen berwenang dalam seluruh perizinan yang terkait dengan kapal tangkap ikan, termasuk beragam sertifikasi yang mengikutinya.

“Kuncinya adalah mengubah atau mengganti secara total UU Perikanan,” kata Ono Surono.

 

 

(Bisnis)

KabarTerkait

Junaidi Terpilih Jadi Ketua DPD HNSI Riau Masa Bakti 2025–2030
Regional

Junaidi Terpilih Jadi Ketua DPD HNSI Riau Masa Bakti 2025–2030

11/07/2025

PEKANBARU — Junaidi resmi terpilih sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Riau untuk masa bakti 2025–2030....

Read more
HNSI Riau Gelar Musda, Dorong Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Berkelanjutan

HNSI Riau Gelar Musda, Dorong Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Berkelanjutan

11/07/2025
Geger Kasus Suap PUPR Sumut, Bobby Nasution Disindir DPR RI: Urus Dulu Kadis yang Kena OTT

Geger Kasus Suap PUPR Sumut, Bobby Nasution Disindir DPR RI: Urus Dulu Kadis yang Kena OTT

11/07/2025
Bareskrim Periksa 4 Produsen Beras soal Kasus Pelanggaran Mutu, Wilmar Kembali Terseret

Bareskrim Periksa 4 Produsen Beras soal Kasus Pelanggaran Mutu, Wilmar Kembali Terseret

11/07/2025
Next Post
KADIN: Inpres 7/2016 Perkuat Industri Perikanan

KADIN: Inpres 7/2016 Perkuat Industri Perikanan

Bila Efektif, Pola Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg Hemat Rp18 T

Bila Efektif, Pola Distribusi Tertutup Elpiji 3 Kg Hemat Rp18 T

KABAR NASONAL

FKNN Sampaikan Aspirasi Nelayan Nusantara, Komisi IV DPR RI Dukung Evaluasi PP Nomor 11/2023
Nasional

FKNN Sampaikan Aspirasi Nelayan Nusantara, Komisi IV DPR RI Dukung Evaluasi PP Nomor 11/2023

30/06/2025

JAKARTA — Forum Komunikasi Nelayan Nusantara (FKNN) mendapat sambutan positif dari Komisi IV DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang...

Read more
Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,98 Triliun

Nadiem Makarim Penuhi Panggilan Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook Rp9,98 Triliun

24/06/2025
Imigrasi Hapus Denda Overstay untuk WNA Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi di NTT

Imigrasi Hapus Denda Overstay untuk WNA Terdampak Erupsi Gunung Lewotobi di NTT

21/06/2025
Guru Besar Fakultas Kedokteran Soroti Kebijakan Menkes Budi Gunadi, Ekosistem Pendidikan Bisa Terganggu

Guru Besar Fakultas Kedokteran Soroti Kebijakan Menkes Budi Gunadi, Ekosistem Pendidikan Bisa Terganggu

13/06/2025
APBNP 2025 Berpotensi Disusun Ulang, Penerimaan Pajak Turun Tajam

Prabowo Siapkan Badan Penerimaan Negara, DJP dan Bea Cukai Tak Lagi di Bawah Kemenkeu

13/06/2025
BBM Lebih Murah Mulai Hari Ini, Ini Daftar Harga Terbarunya

BBM Lebih Murah Mulai Hari Ini, Ini Daftar Harga Terbarunya

01/06/2025
Diskon Tarif Listrik 50% untuk Pelanggan 1.300 VA ke Bawah, Berikut Waktunya

Diskon Tarif Listrik 50% untuk Pelanggan 1.300 VA ke Bawah, Berikut Waktunya

26/05/2025
Duka Mendalam Keluarga Kolonel Antonius Hermawan, Korban Ledakan Pemusnahan Amunisi di Garut

Duka Mendalam Keluarga Kolonel Antonius Hermawan, Korban Ledakan Pemusnahan Amunisi di Garut

13/05/2025
PHK Global Panasonic Tak Berdampak ke Indonesia, Pabrik Tetap Jadi Basis Ekspor

PHK Global Panasonic Tak Berdampak ke Indonesia, Pabrik Tetap Jadi Basis Ekspor

13/05/2025
Pemerintah Cuma Bisa Dorong Industri Media Massa Temukan Model Bisnis Baru di Tengah Gempuran Digital dan Badai PHK

Pemerintah Cuma Bisa Dorong Industri Media Massa Temukan Model Bisnis Baru di Tengah Gempuran Digital dan Badai PHK

05/05/2025
Prabowo Bakal Tambah Impor LPG dan Minyak AS untuk “Ambil Hati” Trump

Prabowo Bakal Tambah Impor LPG dan Minyak AS untuk “Ambil Hati” Trump

16/04/2025
Ekonomi Pos

We bring you the best Economic and Business News.

Info Terbaru

  • Junaidi Terpilih Jadi Ketua DPD HNSI Riau Masa Bakti 2025–2030
  • HNSI Riau Gelar Musda, Dorong Pengelolaan Sumber Daya Laut Secara Berkelanjutan
  • Geger Kasus Suap PUPR Sumut, Bobby Nasution Disindir DPR RI: Urus Dulu Kadis yang Kena OTT
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Editorial
  • Disclaimer
  • Pedoman Media Siber
  • Contact Us

© 2025 EkonomiPos - .

No Result
View All Result
  • Home
  • Bisnis
  • Lifestyle
  • Insight
  • Finance
  • Technology
  • Industry
  • Travel
  • Showbiz
  • Advertorial
  • Daerah
    • Bengkalis
    • Indragiri Hilir
    • Indragiri Hulu
    • Kampar
    • Pelalawan
    • Siak
    • Rokan Hilir

© 2025 EkonomiPos - .