EKONOMIPOS.COM, INHIL – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Riau mencatat jumlah kepesertaan yang sudah tercover sebagai anggota Kartu JKN-KIS di Kabupaten Inhil sebanyak 51.95 Persen dari total penduduk sebanyak 751.000 Jiwa.
“Penjaringan ini akan terus kita upayakan termasuk melalui dukungan Pemerintah daerah terhadap masyarakat Inhil yang belum tercover kedalam JKN_KIS,” kata Kepala BPJS Cabang Tembilahan, Yessi rahimi di Tembilahan, Rabu.
Yessi menyampaikan, berdasarkan data per Oktober 2016, kepesertaan masyarakat Kabupaten Inhil sebagai anggota JKN-KIS berjumlah 313.626, sedangkan peserta yang aktif hanya berjumlah 294.981 jiwa.
Ia mengungkapkan, ketidak aktifan ini, diantaranya merupakan peserta mandiri yang hingga sekarang tidak lagi membayar iyuran kesehatan dengan alasan tidak mampu.
Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi daftar kepesertaan penduduk Kecamatan wilayah Kabupaten Inhil dengan jumlah tertinggi melakukan registrasi ke BPJS adalah Kecamatan Teluk Belengkong sebanyak 97.69 Persen, Sedangkan jumlah terendah yaitu Kecamatan Kempas yang hanya bejumlah 26 Persen.
Selain itu, Yessi menuturkan terdapat pula perserta tambahan dari Penerima Bantuan Iyuran (PBI) APBD Kabupaten Inhil dengan jumlah 77.541 jiwa.
“Kartunya akan segera kita serahkan. saat ini belum seluruhnya tercetak, namun peserta bisa menggunakan KTP untuk berobat,” terangnya.
Yessi menambahkan, penjaringan perserta JKN_KIS akan terus diupayakan baik melalui pemerintah daerah dengan program Jamkesda (Jaminan Kesehatan Daerah) yang mana pembayaran premi kepesertaan akan di tanggung melalui APBD Kabupaten, maupun melalui pemerintah provinsi.
Lebih lanjut, Ia menegaskan akan siap membantu pemerintah daerah untuk mencapai “Universal healt coverage” karena untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat salah satunya adalah kesehatan yang terjamin.
“Harapan ini tentunya disinergikan bersama dengan dukungan dari pemerintah dan semua forum komunikasi dalam program stategis nasional ini,” harapnya.
Bupati HM Wardan dalam arahannya juga mengatakan, Pembentukan forum komunikasi dan forum kemitraan para pemangku kepentingan utama ini, tidak hanya berupa kegiatan seremonial saja, namun diharapkan mampu benar-benar berfungsi dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan dengan sebaik-baiknya.
“Forum kemitraan ini sebagai wadah komunikasi antar pihak, baik itu berupa saran dan solusi maupun penyusunan program,” ucapnya.
Aplikasikan forum ini untuk membahas integrasi peserta JKN-KIS bersama dengan kontribusi dari berbagai pihak.
“Seperti sekarang ini, Kabupaten Indragiri Hilir sudah terdata sekitar 51 Persen anggota kepesertaan JKN-KIS. Hal ini yang harus kita tingkatkan, untuk menjangkau masyarakat Indragiri Hilir yang belum tercover kedalam JKN-KIS,” terangnya.
Mitra kerja, kata dia, diharapkan dapat membuat rencana kerja, sehingga pemerintah mengetahui permasalahan secara detail terhadap masalah kesehatan masyarakat serta ada langkah, solusi dan tidak lanjut yg bisa dilakukan. sehingga keberadaan forum ini bisa bermanfaat secara maksimal.
Terakhir ia mengajak kepada mitra kerja untuk bersinergi meningkatkan pelayanan dibidang kesehatan demi menciptakan rakyat sehat melalui program JKN-KIS.(Adv)
