EKONOMIPOS.COM, INHIL – Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Inhil serta Kepala BKAD dan Kepala Kesbangpol Inhil bersama Dandim, Kapolres, KPU dan Bawaslu Inhil mengikuti rapat koordinasi percepatan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 secara virtual dari ruang vidcon Diskominfo Persantik Inhil, Jum’at (17/11/2023).
Rapat yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran kegiatan Pemilihan Kepala Daerah serentak di Tahun 2024 yang akan datang, yang dibebankan pada APBD TA 2023 dan APBD TA 2024 dalam bentuk belanja hibah pada SKPD Badan Kesbangpol Provinsi, Kabupaten/Kota.
Di kesempatan ini Mendagri meminta kepada Pemda melalui Badan Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten / Kota untuk berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu juga jajaran TNI / Polri di wilayahnya serta sesegera mungkin mengajukan usulan kebutuhan anggaran kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan wajib dianggarkan sebesar 40% untuk Tahun 2023 dan 60% di Tahun 2024 dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama.
Usai vidcon bersama Mendagri, Bupati Inhil Wardan menyampaikan komitmennya untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan Pilkada di Tahun 2024 yang akan datang.
“Sebagai informasi, Pemkab Inhil pada tanggal 10 November yang lalu sudah melaksanakan penandatanganan NPHD dengan KPU dan Bawaslu Inhil,” ucap bupati.
“Harapan saya NPHD ini bisa dimanfaatkan maksimal oleh KPU dan Bawaslu sehingga Pilkada di Tahun 2024 yang akan datang bisa terlaksana dengan baik dan sukses,” ujar Wardan.
Selain Inhil, Rakor ini juga di ikuti oleh Pemprov Riau dan seluruh Pemerintah Kabupaten / Kota serta stake holder terkait lainnya se-Riau. (ADV)
