EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Pekanbaru dinilai tidak tepat sasaran. Hal itu menyusulnya banyaknya pengaduan di DPRD Pekanbaru yang menyebutkan sejumlah warga mampu juga mendapatkan kartu program Presiden Jokowi tersebut.
“Sampai hari ini, masih banyak masyarakat bertanya tentang KIP ini. Mereka tidak dapat. Makanya pemko perlu mengakomodir ini,” kata Anggota Komisi III DPRD Pekanbaru, Fikri Wahyudi Hamdani SSos, Selasa (03/10/2017).
Dia mengatakan, seharusnya KIP disalurkan bagi siswa keluarga miskin atau tidak mampu. Karenanya, pihak DPRD Pekanbaru meminta pemko melalui Disdik, benar-benar mengevaluasi program ini.
Fikri juga berharap agar Disdik lebih mendata siswa yang berprestasi, yang seharusnya dapat KIP. Alokasikan anggaran untuk penghargaan kepada siswa berprestasi, sebagai bentuk dukungan dan perhatian dari pemerintah. Selain itu juga untuk memotivasi para pelajar yang pintar agar lebih giat.
Kepala Disdik Pekanbaru Abdul Jamal MPd menerangkan, pihaknya sudah mendata penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) tahun 2017. Khususnya tingkat SD dan SMP se-Pekanbaru.
KIP untuk Kota Pekanbaru yang tersalurkan untuk SMP tahun 2017 sebanyak 9.450 siswa, sementara untuk siswa tingkat SD 7750 siswa. Jumlah dananya untuk tingkat SD Rp 3.133. 575.000.
Seperti diketahui, KIP merupakan program Presiden Jokowi, dalam membantu para pelajar dari keluarga tidak mampu agar tidak putus sekolah. Nilai bantuannya untuk masing-masing tingkatan berbeda-beda. program ini sudah berjalan sejak tahun 2015 lalu di Kota Bertuah ini.
Bantuan KIP hanya untuk pelajar SD dan SMP negeri dan swasta. Sementara untuk SMA dan SMK, menjadi tanggung jawab Pemprov Riau. Sekadar gambaran, berdasarkan data dari Disdik Pekanbaru, penerima bantuan KIP tahun 2016 lalu sekitar 20 ribuan siswa SD dan SMP. (*)
