EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Produksi padi Riau pada tahun 2016 lalu mencapai 373.536 ton atau sebesar 256.193,5 ton beras. Dari jumlah ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan ketersediaan beras, maka Riau masih kekurangan beras sekitar 68,38 persen.
Kemudian berdasarkan perkiraan produksi padi pada tahun 2017 ini sebesar 408.341,5 ton atau 256.193,5 ton beras, maka diperkiraan kekurangan beras Riau turun menjadi sebesar 66,34 persen.
“Ini artinya kita memang belum swasembada beras,” ujar Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Riau, Ir H Ferry HC, Minggu (30/7/2017).
Dikatakan, ketersediaan pangan di Provinsi Riau dari sisi jumlah sebenarnya cukup. Karena dipasok dari daerah lain. Tapi jika dilihat dari hasil produksi sendiri, memang belum tercukupi.
“Untuk mencapai kebutuhan swasembada pangan, kita perlu dukungan dari berbagai sektor dan sub sektor, terutama berkaitan dengan prasarana dan sarana lahan, air, jalan, jaminan pasar, dan kebijakan,” bebernya.
Ditambahkan, program pemerintah untuk meningkatkan produksi bahan pangan saat ini adalah lewat program Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Upsus Pajale).
Dari program ini dilakukan perluasan areal cetak sawah baru dan optimasi lahan, peningkatan produktivitas, pengamanan produksi, dan peningkatan mutu manajemen.
Kemudian dari Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Riau secara kontiniu terus melakukan pengawasan terhadap pemasaran hasil dan harga yang diterima petani, melalui petugas informasi pasar yang dipantau setiap hari.
“Jika harga yang diterima petani tinggi, tidak ada masalah. Namun bila harga yang diterima petani rendah maka kita akan membuat laporan ke Kementan, dan berkoordinasi dengan Bulog agar membeli produk petani. Hal ini telah diatur melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang dilaksanakan oleh Bulog,” katanya. (*)
