EKONOMIPOS.COM – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyindir pihak yang tidak mendukung penuh atas keberhasilan pemerintah dalam negosiasi dengan Freeport-McMoran Inc.
Kesepakatan yang tertuang dalam head of agreement (HoA) itu terkait peningkatan kepemilikan saham dari 9,36 persen menjadi 51 persen. PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) sebagai induk holding Badan Usaha Milik Negara industri pertambangan, akan membeli 51 persen saham PT Freeport McMoRan Inc. (FCX) di PT Freeport Indonesia.
“Saya enggak ngerti gimana kita ini. Empat puluh tahun 9 persen pada diem. Begitu ada kesepakatan HoA 51 persen tidak didukung penuh,” kata Jokowi di Kantor Bupati Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, 8 Agustus 2018.
Jokowi mengatakan, negosiasi dengan Freeport selama 3,5 tahun berlangsung alot. Ia meminta semua pihak tidak berpikir prosesnya mudah dalam mendapatkan kesepakatan tersebut. Sebab, kata Jokowi, ia memerintahkan para menterinya untuk tidak mundur dari tawaran PT Freeport.
“Saya minta jangan mundur, kita mayoritas 51 persen. Saya sudah sampaikan. Jangan mundur. Ditawar 30 persen, enggak. Lima puluh satu persen mayoritas,” kata Jokowi.
Setelah mencapai HoA, Jokowi pun merasa heran pencapaian tersebut malah mendapatkan tanggapan bernada sumbang. Padahal, ia mengatakan semestinya seluruh rakyat mendukung penuh agar tambang Freeport betul-betul bisa dikelola bangsa Indonesia.
Melalui divestasi saham Freeport 51 persen, Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya bukan lah antek asing, seperti yang selama ini dituduhkan orang-orang. “Begitu kok dibilang antek asing,” ujarnya.
Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategi dan Media, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Fajar Harry Sampurno, sebelumnya menjelaskan pembelian PT Freeport Indonesia oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), tidak akan berdampak pada nasib karyawan Freeport. “Kami akan mengawasi tidak ada PHK dan kesejahteraan tidak berubah, bahkan bisa lebih baik,” ujar Fajar dalam diskusi Ngobrol Bareng Tempo di Hotel JS Luwansa, Senin, 6 Agustus 2018.
Fajar menjelaskan pemerintah akan menjamin soal nasib karyawan Freeport setelah dibeli oleh Inalum. “Yang utama, ialah tidak ada PHK,” ucapnya. (Tempo)
