Erdogan Berencana Tumpas 50.000 Pengikut Gulen Dari Pemerintahan Turki

by

EKONOMIPOS.COM (EPC) ISTANBUL/ANKARA – Turki bersumpah akan membasmi sekutu ulama yang saat ini mengasingkan diri di Amerika dan dituduh sebagai dalang di balik kudeta gagal pekan lalu.

Hal ini dilakukan dalam usaha memperluas pembersihan tentara, polisi, peradilan, hingga universitas dan sekolah juga badan intelijen serta otoritas keagamaan dari pendukung Fethullah Gulen.

Sekitar 50.000 tentara, polisi, pegawai negeri, dan guru telah dihentikan atau ditahan sejak upaya kudeta. Hal ini menimbulkan ketegangan di seluruh negara dengan jumlah penduduk hampir 80 juta orang yang berbatasan dengan Suriah dan merupakan sekutu blok barat dalam memerangi ISIS.

“Organisasi teroris paralel ini tidak akan lagi menjadi pion efektif di setiap negara. Kami akan mencabut mereka sampai ke akar-akarnya,” kata Perdana menteri Binali Yildirim seperti dikutip dari Reuters, Rabu (20/7/2016).

“Kami akan mencari mereka hingga ke akarnya,” kata dia kepada Parlemen.

Seorang juru bicara Presiden Tayyip Erdogan mengatakan pemerintah sedang menyiapkan permohonan resmi ekstradisi Gulen yang dituduh sebagai dalang kudeta militer yang menewaskan 232 orang.

Presiden Barack Obama dan Erdogan mendiskusikan status Gulen melalui telepon pada Selasa (19/7/2016).

Gulen (75) tinggal di pengasingan di Pennsylvania tetapi memiliki jaringan pendukung di seluruh Turki. Dia mengutuk tindakan kudeta tersebut dan menyangkal bahwa dirinya terlibat.

Dia merupakan mantan pendukung Erdogan yang saat ini berbalik menjadi pengkritik. Dia menyebutkan bahwa presiden Erdogan kemungkinan berada di balik kudeta ini dan menjadikannya alasan untuk melakukan penumpasan setelah berhasil menjaga kekuatan stabil selama 14 tahun.

Pada Selasa, otoritas setempat menutup media yang dianggap mendukung Gulen dan mengatakan sebanyak 15.000 orang telah diberhentikan dari kementerian pendidikan bersama dengan 100 pejabat intelijen. Sebanyak 492 orang dicopot dari tugas di Direktorat Departemen Agama dan 257 orang dari Kantor Perdana Menteri serta 400 orang dari Kementerian Energi

 

(BISNIS)