EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA – Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung secara keseluruhan pada 18 Juli 2016 silam dan akan kembali memperbaruinya dalam waktu dekat.
Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Keterbukaan dan Informasi Dewa Made Sastrawan mengatakan pihaknya akan memperbarui izin pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 kilometer karena PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sudah melengkapi dokumen desain detail teknis.
“SK itu yang berubah hanya lampiran ,” kata Dewa, Jakarta, Kamis (18/8/2016).
Dia menambahkan mudah-mudahan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung sepanjang 142,3 km yang terbaru dapat keluar secepatnya.
Izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut, ungkapnya, dikeluarkan pada waktu Ignasius Jonan menjadi menteri perhubungan. Oleh karena itu, dia mengatakan apa yang dikatakan Menteri BUMN Rini Soemarno mengenai izin pembangunan yang telah keluar semua itu benar.
Langkah Kemenhub mengeluarkan izin pembangunan meskipun masih banyak yang harus dipenuhi bukan berarti pihaknya mengalah terkait dengan kereta cepat tersebut. Dia mengatakan, kemenhub mengeluarkan izin pembangunan tersebut dalam posisi memfasilitasi pembangunan infrastruktur.
Dia mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung merupakan proyek pembangunan infrastruktur yang sangat besar dan tidak semudah membalikan tangan dalam mengerjakannya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perkeretaapian Prasetyo Boeditjahjono mengatakan izin pembangunan kereta cepat yang keluar tersebut mencabut izin pembangunan yang sebelumnya telah dikeluarkan sepanjang 5 km.
Hanya saja, pada waktu itu pemerintah mengeluarkan izin pembangunan dengan memberikan beberapa catatan yang masih harus dilengkapi seperti desain detail teknis atau detailed engineering design (DED) jembatan, posisi tanah, dan beberapa dokumen dalam bahasa China yang harus diterjemahkan.
Terkait dengan catatan-catatan yang harus dilengkapi tersebut, PT KCIC telah menyelesaikannya, seperti DED mengenai jembatan ataupun as track menjadi 5 meter. Kemudian beberapa hal terkait dengan adanya potensi gempa dalam jalur kereta cepat tersebut juga sudah teratasi.
Perusahaan patungan antara BUMN Indonesia dan China tersebut, ungkapnya, saat ini tinggal menyelesaikan catatan terkait dengan tanah.
Dia mengungkapkan PT KCIC melalui perusahaan konsorsiumnya telah menguasai tanah hampir 60%. Adapun 40% lainnya saat ini sedang dalam proses untuk dibebaskan.
Prasetyo mengatakan Kemenhub memberikan batas waktu kepada PT KCIC untuk melakukan pembebasan tanah sebesar 40% tersebut sampai Desember 2017.
Setelah izin pembangunan sepanjang 142,3 km tersebut keluar, dia mengatakan, PT KCIC bisa melakukan pembangunan secara keseluruhan. Hanya saja, perusahaan patungan tersebut dapat melakukan pembangunan di tanah-tanah yang telah dikuasai.
Kementerian memberikan izin pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tersebut melihat pada pembangunan jalan tol yang memang bisa dibangun dengan kondisi hanya pada tanah-tanah yang telah dikuasai.
Adapun mengenai apakah izin pembangunan yang dikeluarkan tersebut dapat digunakan untuk financial closing atau tidak, dia mengatakan tidak mengetahuinya.
(Bisnis)
