EKONOMIPOS.COM – Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan secara prinsip pihaknya setuju jika lahan yang ada di Pasar Cik Puan dihibahkan ke Pemko Pekanbaru. Dengan demikian, pembangunan pasar ini bisa kembali dilanjutkan.
Namun, pria yang akrab dipanggil Dedet ini mengatakan pihaknya tidak setuju dengan skema BOT (Build, Operate, Transfer) dari Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Inti skema ini adalah pasar dibangun dan dikelola pihak swasta, dan nantinya baru akan diserahkan ke Pemko jika sudah balik modal.
“Ada jaminan tidak, kalau sewanya tidak akan mahal? Ada jaminan tidak, kalau semua pedagang akan mendapatkan kesempatan mendapatkan tempat di dalam pasar itu? Karena itu, kami menolak hibah lahan itu, jika Pemko Pekanbaru masih bersikeras dibangun oleh swasta,” tegas Dedet, Kamis 1 November 2018.
Menurut Dedet, jika yang membangun dan mengelola pasar ini nantinya adalah pihak swasta, maka pedagang kecil di sana tidak akan mendapatkan tempat. Aksi cari untung dan balik modal pihak swasta itu akan membuat harga sewa di pasar itu nantinya akan sangat mahal.
“Maka, sampai kapanpun, kami tidak mau hibahkan lahan itu, kalau swasta yang suruh bangun. Lain cerita jika Pemko mau membangun pakai APBD, bisa kami setujui untuk dihibahkan,” tambah dia.
Sebagaimana diketahui, lahan Pasar Cik Puan merupakan aset dari Pemerintah Provinsi Riau. Pembangunan pasar ini terbengkalai sejak 2012, karena masalah lahan yang belum selesai. (*)
