EKONOMIPOS.COM (EPC), PEKANBARU – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau Rasidin Siregar, mengharapkan Pemerintah Pusat mencarikan jalan keluar persoalan PHK karyawan RAPP.
Rasidin menyebut Dinas Tenaga Kerja hanya melihat dari sudut Tenaga Kerjanya, sehingga tidak akan mengomentari kebijakan kementerian terkait tentang masa depan karyawan tersebut.
“Kita juga di daerah tidak ingin ada aksi unjukrasa yang dilakukan para buruh, berharap agar keinginan para buruh untuk tetap bekerja harus ditanggapi pemerintah,” jelas Rasidin, Minggu (22/10/2017).
Apalagi lanjut Rasidin yang akan terancam PHK ini tidak sedikit. Selain karyawan RAPP juga karyawan perusahaan kontraktor RAPP terancam kehilangan mata pencaharian.
“Jangan sampai ada yang dirugikan. Tentu yang mengaturnya dan kebijakan ada pada pusat. Harapan kami di daerah hanya itu,” lanjut Rasidin.
Sementara untuk massa buruh yang melakukan aksi Senin (23/10), dia berharap semuanya tertib dan tenang tanpa ada aksi anarkis, karena menyampaikan pendapat adalah hak semua pihak di negara demokrasi.
“Silahkan sampaikan aspirasi jangan sampai ada aksi anarkis, dan tentu kami daerah juga akan menyampaikan aspirasi ini ke pusat,” jelas Rasidin.
Sebagaimana diketahui Senin (23/10) ribuan massa dari karyawan RAPP dan buruh melakukan aksi di kantor gubernur dan Gedung DPRD Riau.
Massa ini memiliki dua tuntutan yakni meminta Gubernur dan DPRD agar pemerintah memberi jaminan tidak ada PHK karyawan RAPP. (*)
