EkonomiPos, Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto mengatakan, untuk menjaga kesinambungan operasi, pihaknya tetap akan melibatkan PT Total E&P Indonesie dalam pengelolaan blok Mahakam.
Dwi mengatakan, Pertamina mengusulkan agar lapangan Mahakam diambil alih Pertamina 100 persen. Kemudian, Pertamina akan mengoperasikannya dengan pihak-pihak lain. “Mungkin kita bisa kerjasama dengan Total. Karena Total yang tahu kondisi sebelumnya. Biar kesinambungannya enggak berhenti,” kata dia, Jakarta, Senin (19/1/2015).
Selain melibatkan Total, Dwi memastikan perseroan akan melibatkan Pemerintah Daerah Kalimantan Timur. “Mengenai bagi hasilnya nanti akan kita selesaikan dengan ketentuan di Undang-undang seberapa besar bagian Pemerintah Daerah,” tukas Dwi.
Terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said mengatakan, pemerintah bakal mengambil keputusan terkait perpanjangan kontrak blok Mahakam di Kalimantan Timur pada Februari 2015.
“Mahakam Februari bisa diputuskan. Mendekati final para pihak (Pertamina, Total dan Inpex) sudah paham maunya pemerintah seperti apa. Tinggal duduk satu atau dua kali lagi,” kata Sudirman di kantor Kementerian ESDM, Senin pagi.
Saat ini, pemerintah tengah mematangkan sejumlah poin kesepakatan yang bakal dituangkan dalam kontrak bagi hasil atauproduction sharing contract (PSC) Blok Mahakam. Adapun saham atau participating interest (PI) bagi Pemda Kalimantan Timur, akan mengacu pada UU No 22 tahun 2001 tentang Migas.
Dalam beleid tersebut disebutkan, Pemda berhak atas 10 persen dari PI dari wilayah kerja migas yang terletak di area administrasinya. Kendati demikian, besarnya dana yang diperlukan untuk kegiatan eksplorasi seringkali membuat para Pemda ‘menjual’ hak partisipasinya itu. Padahal pemberian hak partisipasi ke Pemda ditujukan untuk meningkatkan ekonomi daerah sesuai dengan esensi otonomi daerah.
Sudirman pun mengingatkan, agar PI jangan diberikan kepada pihak yang tidak punya niat untuk membangun industri migas nasional. (kompas.com)
