Arcandra diminta teruskan program Sudirman Said

by

Menteri ESDM Archandra Tahar - Arcandra Tahar - Archandra Taher saat berjabat tangan dengan Sudirman Said setelah serah terima jabatan menjadi Menteri ESDM di kantor kementerian esdm merdeka selatan. foto/KONTAN/ febrina ratna iskana

EKONOMIPOS.COM (EPC),JAKARTA –  Pergantian sejumlah menteri di Kabinet Kerja telah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (27/7). Salah satu posisi yang diganti adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Arcandra Tahar dipilih menggantikan Sudirman Said.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengatakan, Archandra sebagai sosok yang pintar dan masih tergolong muda sehingga memiliki energi yang besar untuk memimpin sektor ESDM. Asal tahu saja, Wiratmaja satu alumni dengan Arcandra di Institut Teknologi Bandung (ITB) jurusan teknik mesin.

Terlebih lagi, Wiratmaja bilang, Archarda memiliki keahlian di bidang instruktur migas dan fasilitas-fasilitas migas offshore. “Keahliannya di ocean engineering, sekolahnya di ocean eigneering. Harapannya apa yang dirintis Pak Sudirman ini jalan terus,” ujar Wiratmaja pada Rabu (27/7).

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Amien Sunaryadi mengatakan, sektor hulu migas memiliki harapan yang tinggi dari Menteri ESDM yang baru. Terutama jika melihat latar belakang pendidikan dan karier Arcandra di bidang migas.

Apalagi sejauh ini banyak sekali permasalahan di sektor hulu migas yang belum diselesaikan. Seperti pengawasan pengadaan-pengadaan vendor yang bekerjasasama dengan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Misalnya SKK berkontrak dengan 290 PSC (Production Sharing Contract). 290 PSC ini berkontrak pengadaan-pengadaan dengan lebih dari 1.500 vendor. Sampai sekarang belum bisa memastikan detailnya ini masing-masing vendor nakal atau tidak, ini kan mesti dibereskan,”jelas Amien.

Selain itu Amien juga menjelaskan kendala kebijakan berupa peraturan yang menghambat sektor hulu migas seperti Peraturan Pemerintah (PP) no 29 tahun 2010. Amien pun menilai beberapa pasal di PP 79 tersebut bisa direvisi.

Terakhir, Amien berharap dengan adanya menteri ESDM yang baru maka proyek-proyek migas yang selama ini tertunda bisa segera dilanjutkan.

 

(KONTAN)