EKONOMIPOS.COM (EP), PEKANBARU – Pemerintah kerap menyalahkan pihak lain saat terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok di pasaran. Salah satu alasan yang kerap terlontar dari jajaran menteri adalah adanya mafia yang mempermainkan harga pangan. Mengapa hal itu bisa terjadi?
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengatakan, praktik kartel memang sudah terjadi dan membuat harga kebutuhan pokok menjadi melonjak.
“Kami sudah menghukum 32 feedloter (perusahaan penggemukan sapi). Kita buktikan bahwa mereka memang melakukan praktik kartel,” ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Jakarta, Selasa (7/6/2016).
Dari kasus kartel daging sapi, KPPU menemukan fakta bahwa praktik kartel atau persaingan tidak sehat bisa terjadi di komoditas lainnya. Satu hal yang kerap dimanfaatkan pihak-pihak nakal untuk meraup keuntungan ialah rantai distribusi barang yang panjang.
“Di setiap titik itu, ada perusahaan dominan. Nah, perusahaan dominan di pasar inilah yang berpotensi melakukan persekongkolan,” kata Syarkawi.
Menurut dia, persekongkolan sesama perusahaan besar biasanya dalam bentuk penetapan harga barang secara sepihak. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang besar.
Teguran Kalla
Kegemaran para menteri di Kabinet Kerja menyalahkan mafia diakui Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bahkan, secara terang-terangan, Kalla sempat menegur para menteri tersebut.
Dua menteri yang dimarahi itu ialah Menteri Pertanian Arman Sulaiman dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong.
“Saya selalu minta para menteri, Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian, jangan terlalu mudah mengecap pedagang itu mafia,” ujar Kalla saat memberikan kuliah umum di HUT ke-49 Bulog, Jakarta, Selasa (10/5/2016).
Wapres meminta kedua Menteri yang ia maksud untuk memahami persoalan yang sebenarnya terjadi di sektor pangan dan tidak asal menyalahkan orang lain.
“Masalah selalu timbul dari tingkat produksi dan kelancaran logistik. Itu harus kita pahami dulu sebelum menyalahkan orang lain,” ucap Kalla yang mantan Kepala Bulog tersebut.
