EKONOMIPOS.COM (EPC), PANGKALANKERINCI – Wakil Ketua Komisi I DPRD Pelalawan, H Abdullah meminta pemerintah daerah melakukan tes urine Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai satu langkah meminimalisir peredaran narkoba. Tes urine ini dinilai sangat penting karena semakin maraknya peredaran narkoba di kalangan ASN.
Abdullah khawatir semakin dalamnya para PNS terjerat dalam lingkaran narkoba dan menjadi pengguna aktif barang haram tersebut. Persoalan ini seperti fenomena gunung es, yang jika dibiarkan akan semakin membesar dan menyebar.
“Ini perlu diperhatikan serius oleh pemda dan instansi bersangkutan. Langkah mengantisipasinya harus diambil dengan cepat dan tepat. Kalau cuman sosialisasi aja, mungkin tak efektif lagi,” tutur anggota Fraksi Madani Pelalawan, Senin (04/9/2017).
Dia meminta Pemkab Pelalawan mengintensifkan pemeriksaan urine terhadap PNS dan memperbanyak jadwal tes dari sebelum-sebelumnya. Agar dapat terpantau pegawai yang terjerat narkoba selama ini. Sehingga nama Pelalawan tidak tercemar dengan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba.
“Sekarang kita tantang pemda melakukan tes urine sekali satu bulan dan rutin selama satu tahun. Masalah anggarannya bisa kita bicarakan saat pembahasan APBD. Jadi kelihatan siapa yang make (narkoba),” sebut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Apabila ada PNS yang ketahuan mengkonsumsi narkoba langsung dikirim untuk direhabilitasi. Disamping itu para pengguna tersebut tidak diberikan jabatan serta tak diizinkan memegang kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tempatnya bekerja. (*)
